Pendapat Warga Soal Wacana Penggusuran Kampung Bugis

Sorong, PbP – Pemerintah Kota Sorong, terus berupaya dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Selain upaya sosialisasi agar masyarakat menjaga kebersihan, serta memperhatikan tata ruang saat hendak membangun, pemerintah juga tengah gencar melakukan kegiatan pembersihan dan pembenahan drainase, dengan harapan agar banjir bisa diminimalisir.

Teranyar dalam upaya penanggulangan banjir tersebut, muncul wacana pemerintah Kota Sorong untuk melakukan penggusuran di beberapa pemukiman rawan banjir, khususnya di seputaran Kampung Bugis, Km 10 Masuk.

Pemkot beranggapan pemukiman tersebut tidak sesuai dengan tata ruang pembangunan, dimana pemukiman warga berada tepat diatas Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini, yang diyakini Pemkot menjadi penyebab sehingga Kampung Bugis selalu menjadi langganan banjir saat hujan turun.

Terkait wacana tersebut, salah seorang warga Kampung Bugis, Mustakim menegaskan, pemerintah tidak boleh serta merta memunculkan isu yang bersifat bola panas, yang justru akan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.

Saat ini, kata Mustakim, masyarakat masih diperhadapkan dengan Pandemi Covid-19 yang tidak hanya mengancam kesehatan jasmani dan psikis, tetapi juga telah menghancurkan perekonomian masyarakat.

“Siapa yang tidak panik kalau dibilang rumahnya akan digusur, saya yakin semua orang tidak akan tenang apalagi dalam situasi seperti saat ini,” ujar Mustakim saat ditemui di kediamannya, Jumat (23/10).

Mestinya, kata dia, pemerintah terlebih dahulu melakukan pengkajian secara mendalam, kemudian melakukan diskusi atau dengar pendapat bersama masyarakat, khususnya pada wilayah yang akan digusur, baru bisa disampikan kepada publik.

“Jangan asal buang-buang isu sesuai isi kepala, coba berpikir dengan hati bagaimana dampaknya terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Salah seorang warga Kampung Bugis lainnya, Maria Yunita mengaku sangat mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan banjir di Kota Sorong. Hanya saja, ia mengharapkan agar menempu jalur win-win solution antara pemerintah dan masyarakat, khususnya warga terdampak pengusuran.

“Kalau ada kesepakatan yang tidak saling merugikan antara pemerintah dan masyarakat, maka kenapa tidak. Yang pasti sebagai masyarakat kami mendukung semua program pemerintah, hanya saja harus disampaikan dan dilakukan secara santun dan berasaskan musyawarah mufakat,” harap Yunita. [JOY-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *