Pengangguran Naik, Imbasnya Ekonomi Papua Barat Kontraksi di Semester Pertama

Sorong, PbP – Konflik geopolitik berpengaruh pada kenaikan harga komoditas dan menjadi faktor utama terjadinya lonjakan inflasi global. Di tengah risiko pandemi dan gejolak geopolitik global, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi paling resilien dan mampu pulih dengan cepat.

Pemulihan perekonomian nasional terus menunjukkan tren penguatan dengan tumbuh 5,01 persen (yoy) di triwulan | 2022 dan diprediksi tumbuh 4,88 persen (yoy) di triwulan II 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Bayu Andy Prasetya selalu Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan provinsi Papua Barat didampingi, Gatot Sugeng Prabowo, selalu Kepala Sub Perwakilan Kemenkeu Papua Barat, Heru Kuswanto selaku Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Antonius Ari Wibowo selaku Kepala KPKNL Sorong, Heru Hartadi selaku Kepala KPPN Sorong saat konfrensi pers yang digelar di Aula Raja Ampat Gedung Keungan Negara (GKN) Sorong, Rabu (27/7/2022).

Khusus perekonomian di provinsi Papua Barat triwulan I 2022, kata Bayu, mengalami kontraksi sebesar -1,01 persen, bila dilihat atau dibandingkan pada posisi yang sama di tahun sebelumnya. “Meski demikian Laju inflasi Papua Barat bulanan hingga bulan Juni 2022 relatif terkendali pada angka 0.46% (mtm), ” ucap Bayu.

Sepanjang Triwulan I Tahun 2022, diakuinya, kegiatan jual beli, serta transportasi barang dan manusia semakin meningkat, namun tidak diiringi dengan kinerja beberapa lapangan usaha seperti industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.

Kinerja beberapa lapangan usaha ini turun, sehingga perekonomian Papua Barat tumbuh negatif-1,92 persen (qtq). Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik akan tetap menjadi perhatian Pemerintah.

Selanjutnya,tantangan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan di Papua Barat antara lain ; nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat tahun 2021 tercatat di angka 65,26 ( dibawah rata rata nasional sebesar 72,29), angka kemiskinan sebesar 21,33% dan Nilai Tukar Nelayan pada semester 1 2022 tercatat sebesar 97,4.

Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal yang responsif optimis dapat mengatasi tantangan dengan peluang antara lain; kapasitas fiscal APBN untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 27,4 triliun, demografi yang mendukung dengan jumlah penduduk sekitar 1,17 juta jiwa , dan tata kelola keuangan yang akuntabel (seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 mendapat opini WTP ).

Pemerintah berupaya memberikan respons melalui berbagai kebijakan seperti menjaga daya beli masyarakat dan menggunakan APBN sebagai shock absorber. Hal ini diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada tataran regional Papua Barat.

Momentum pemulihan dari sisi daya beli masyarakat akan terus dipertahankan melalui keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan optimalisasi pengeluaran pemerintah yang diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian sembari menurunkan angka kemiskinan. [EYE-SF]

Please follow and like us: