Pergantian Sekda Kota Sorong Dinilai Sarat Kepentingan Politik

Sorong, PbP – Walikota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM kembali melalukan pergantian sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong, hal ini ditandai dengan prosesi pelantikan para pejabat yang digelar di Gedung Lambert Jitmau, Kantor Walikota Sorong, Jumat (17/6).

Drs. Yakob Karet, M.Si saat menggelar jumpa pers di Meridien Hotel, Kota Sorong, Jumat (17/6/2022). FOTO/JOY
Drs. Yakob Karet, M.Si saat menggelar jumpa pers di Meridien Hotel, Kota Sorong, Jumat (17/6/2022). FOTO/JOY

Sesuai SK yang dibacakan, ada sekitar 13 pejabat yang dilakukan pergantian, dimana tiga pejabat diantaranya merupakan pejabat dengan golongan/pangkat pembina utama. Ketiga pejabat tersebut yakni Julian Kelly Kambu, ST.,M.Si yang dilantik sebagai Kepala Dinas Perlindungan dan Lingkungan Hidup, kemudian Drs. Yakob Karet, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Kota Sorong dimutasi ke jabatan baru sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Sorong. Ketiga Andreas Adii, ST dilantik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sorong.
Prosesi pelantikan tersebut ternyata meninggalkan tanda tanya besar bagi publik, pasalnya Sekda Kota Sorong Drs. Yakob Karet yang dalam SK dimutasi ke staf ahli tidak ikut serta dalam prosesi pelantikan tersebut. Hal ini lantaran proses pergantian dinilai cacat hukum dan mal prosedural. Acara pelantikan tersebut juga sontak mendapat protes keras dari Drs. Yakob Karet, yang mana sesaat usai acara pelantikan Yakob Karet langsung menggelar jumpa pers bersama sejumlah awak media.
Kepada media, Yakob menyebut proses mutasi tersebut mal prosedural karena tidak melalui proses pengumuman lelang jabatan hingga seleksi yang dilakukan oleh Pansel melibatkan BKN, BKD Provinsi dan Pansel di daerah, sebagaimana mekanisme yang sesungguhnya. Selain itu, kata dia, menurut ketentuan UU ASN seorang Sekda melaksanakan tugas 5 tahun atau paling sedikit 2 tahun 6 bulan baru bisa dilakukan evaluasi.
“Saya sedang tidak dalam kondisi berhalangan tetap, atau melakukan pelanggaran berat atau menyalahgunakan kewenangan. Saya juga baru 1 tahun 5 bulan menjabat sebagai sekda, saya pun secara langsung belum perna dievaluasi atau hanya sekedar diberikan hak klarifikasi atau perbaikan jika ada kinerja yang kurang. Saya menganggap proses mutasi ini mal prosedural karena dilakukan secara sepihak, tidak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” ujar Yakob Karet.
Ia juga menyebut bahwa mutasi seorang Sekda tidak sama dengan mutasi pejabat yang lainnya, bukan disamakan dengan mutasi pejabat tinggi pratama eselon II b. Sekda dipilih dan harus melalui seleksi. Apalagi, sebut dia hanya karena alasan hasil evaluasi kinerja, yang dilakukan sepihak dirinya harus didepak dari jabatan tersebut. Alasan tersebut, kata dia sangat klasik dan tidak dapat diterima.
“Perlu saya sampaikan bahwa saat seleksi jabatan Sekda Kota Sorong tidak ada satupun ASN di Kota Sorong yang layak, saya datang dari Maybrat dan mengikuti seleksi mendapat nilai terbaik sehingga saya dipilih dan dilantik menjadi Sekda. Kemudian dalam melaksanakan tugas sehari-hari saya selalu bersama Walikota mendampingi beliau untuk bagaimana tugas apapun, bahkan saya datang ke kantor lebih awal dan pulang lebih akhir, kenapa bisa terjadi demikian sehingga keputusan diambil hari ini untuk menurunkan pejabat setingkat lebih dibawah,” ucap Yakob.
Lebih jauh ia menyebutkan bahwa proses mutasi tersebut, diduga sangat sarat dengan kepentingan politik 2024-2029. Bahkan ia menuding, Lambert Jitmau sementara mencoba untuk mempertahankan dinasti kekuasaannya di Kota Sorong dengan cara mendepak orang-orang yang dinilai tidak sejalan dengan sistem. Apalagi, lanjut dia, sebentar lagi akan ada penunjukan carateker walikota, yang mana jika dilihat dari beberapa daerah di Papua dan Papua Barat carateker kepala daerah tingkat II selalu diisi oleh sekda.
“Saya menjadi semacam dianggap menentang, padahal tidak seperti itu, sebagai staf saya tetap loyal kepada pimpinan. kemudian karena tidak sinkronnya atau ada kepentingan dinasti untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga berusaha untuk melengserkan saya, karena penjabat walikota tinggal dua bulan dan dimana-mana penjabat daerah di Papua dan Papua Barat khususnya tingkat kabupaten kota semua diserahkan ke Sekda. Langkah ini sengaja dilakukan untuk mendepak saya sehingga saya tidkak bisa menjadi penjabat kepala daerah, yakni penjabat walikota Sorong. Padahal sejujurnya saya tidak punya keinginan sama sekali ke situ,” ungkapnya.
“Isu bahwa saya terlibat politik dan menjadi kekhawatiran mengancam dinasti yang ada ini memang ada dan sengaja ditiupkan oleh oknum-oknum ASN sendiri, saya dianggap sebagai musuh, makanya saya didepak agar membersihkan jalan sehingga dinasti ini bisa tetap bertahan hingga Pemilu 2024 mendatang. Padahal saya sama sekali tidak ada pikiran ke arah sana (politik praktis) saya ASN, saya harus netral dalam melaksanakan tugas dan itu saya lakukan,” sambung Karet.
Ia juga menilai proses mutasi tersebut sengaja diseting sedemikian rupa, agar dirinya dilengserkan dari jabatan sebagai Sekda Kota Sorong. Hal ini lantaran proses evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat provinsi sangat mencurigakan. Ia mengaku pada saat dilakukan evaluasi, dirinya diperintahkan walikota Sorong untuk berangkat keluar daerah melaksanakan tugas. Kemudian evaluasi hanya dilakukan kepada staf serta hanya administrasi saja yang dinilai.
Selain itu, hasil evuasi juga tidak perna diberikan kepada dirinya selaku pihak yang dilakukan evaluasi. Hal ini juga yang membuat dirinya tidak mendapatkan ruang sama sekali untuk menyampaikan klarifikasi atau upaya perbaikan jika ada hal yang salah.
“Saya tidak dilibatkan dalam proses evaliasi, kemudian saya juga tidak tahu hasil evaluasinya seperti apa. Apalagi diberikan kesempatan untuk sampaikan klarifikasi tidak sama sekali. Saya sudah beberapa kali mencoba menemui Pak Wali, namun tidak dilayani. Bahkan tadi pagi sebelum acara pelantikan saya coba bertemu tapi tidak dilayani, saya juga tidak tahu salah saya apa yang sebenarnya,” sebut Karet.
Menyadari bahwa dirinya tengah dizolimi, ia mengaku akan mengambil sejumlah langkah dalam menyikapi persoalan tersebut. Langkah pertama, dirinya akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan baru yang diberikan oleh Walikota, kemudian akan menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga akan menggugat secara perdata.
“Saya juga akan menempuh jalur pengaduan ke KSAN, Kemendagri dan pihak lainnya. Sebagai yang dikorbankan kita beradu saja, mencari kebenaran dan keadilan, nanti aturan yang akan membuktikan bahwa kebenaran itu sejatih dan tidak bisa dirubah,” pungkasnya.
Sementara Walikota Sorong dalam pernyataanya kepada awak media mengaku, mutasi sejumlah pejabat tersebut mursi sebagai upaya penyegaran. Ia juga menjawab pertanyaan awak media terkait pergantian sekda yang terkesan tiba-tiba bahkan menjurus pada pelanggaran admisnitrasi birokrasi pemerintahan. Walikota mengaku khusus untuk pergantian sekda dikarena akan sejumlah alasan, pertama berkaitan dengan hasil evaluasi yang dilakukan pihak provinsi, kemudian adanya rekomendasi baik dari kementerian terkait maupun dari pemerintah provinsi Papua Barat.
“Kalau ditanya apa pelanggarannya, kami menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, hanya saja memang ini ada sejumlah rekomendasi, yang berkaitan dengan kinerja beliau, makanya kami ganti, dengan maksud sebagai upaya penyegaran demi pelayanan yang lebih maksimal lagi, baik kepada para ASN maupu kepada masyarakat pada umumnya,” ujar Walikota. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *