Peringati Hari Buruh, Disnakertrans PB Sosialisasi UU Cipta Kerja

Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2021, diperingati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Papua Barat dengan menggelar sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja bagi serikat pekerja di Sorong, Jumat (1/5).


Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, Ermawati Siregar mengatakan, fokus mensosialisasikan terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34, 35, 36 dan 37 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.
“Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana Undang-undang cipta kerja, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34, 35, 36 dan 37 yang merupakan turunannya. Undang-undang ini wajib disosialisasikan, karena dari sekian banyak muatan regulasi hanya sebagian kecil cluster ketenagakerjaan,” terang Ermawati disela sela sosialisasi berlangsung di salah satu hotel aimas.

Dikatakan Erma, UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Poin-poin yang tertuang dalam UU Cipta Kerja pada PP 35 ini mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT),Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pesangon.

“Dimana yang tadinya di UU 13 yang mengatur PKWT atau Perjanjian Kerja Kontrak itu tidak ada pemberian pesangon, maka disini ada. Kemudian yang sebelumnya masa kerja atau kontrak kerja berlaku 3 tahun dan hanya bisa diperpanjang dua kali, maka disini masa berlakukanya diatur 5 tahun dan perpanjangannya bisa berulang kali,” ungkapnya.

Lanjutnya, PP 36 diatur tentang pengupahan bahwa di tahun 2022 tidak ada lagi penetapan upah sektor, sesuai amanat dari PP tersebut. Pengaturan pengupahan kedepannya sudah berbasis produktifitas dan akan dimulai dengan komponen kebutuhan hidup layak. Nantinya akan disurvei berapa kira-kira besaran kebutuhan hidup layak di Papua Barat, sehingga paling tidak upah tersebut setara dengan kebutuhan hidup layak.
“Memang secara teknis belum dijabarkan dengan peraturan Menteri, namun perlu disosialisasikan teknisnya terlebih dahulu sehingga serikat pekerja mengetahui gambaran umum terkait peraturan tersebut. Karena selama ini banyak penolakan, padahal aturan pemerintah itu untuk kebaikan masyarakat dan dibuat dengan banyak pertimbangan yang tentu saja tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, sesuai imbauan dari pusat bahwa peringatan hari buruh tahun 2021 difokuskan pada dialog, sosialisasi dan kegiatan yang bersifat sosial, sebab dimasa pandemi Covid-19 ruang gerak sangat terbatas. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa sosialisasi tersebut dilaksanakan bersama organisasi serikat pekerja di Sorong.
“Mengapa sosialisasi dilakukan di Sorong, sebab di wilayah ini organisasi serikat pekerja sangat lengkap. Sehingga kami berfikir bahwa sangat tepat untuk melakukan sosialisasi di Sorong,” pungkasnya. [JOY-MJ]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *