Pilkada Raja Ampat, AFU-ORI Lawan Kotak Kosong

Waisai,  PbP –  Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Raja Ampat, resmi menetapkan satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati – Orideko Iriano Burdam atau AFU-ORI untuk bertarung di Pilkada 2020. Penetapan calon tunggal digelar dalam rapat pleno secara internal di Kantor KPU Raja Ampat, Rabu (23/9).

Pengumuman paslon tunggal bupati dan wakil bupati periode 2020-2024 ini sesuai keputusan KPU Raja Ampat nomor: 55/HK.03.1.Kpt/9205/ KPU-Kab/IX/2020 terkait penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat di tahun 2020 dengan nama lengkapnya, Abdul Faris Umlati, SE – Orideko Iriano Burdam, S.IP,MM,M.Ec,Dev (AFU-ORI).

Dalam pesta demokrasi kali ini, Paslon AFU-ORI disingkat FOR4 didukung enam partai pengusung yang mendapat kursi di DPRD yaitu Partai Demokrat 9 kursi, Golkar 4 kursi, PAN 1 kursi, PKS 2 kursi, NasDem 1 kursi dan Partai Gerindra 1 kursi. Kemudian, enam partai tanpa kursi atau non seat jadi pendukung yakni PKPI, PKB, PSI, PDIP, PPP dan Garuda.

“Hari ini KPU dapat menetapkan paslon setelah melewati semua proses yang sudah ditetapkan dan yang memenuhi syarat cuma satu. Dengan itu, KPU hanya menetapkan calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Ketua KPU Raja Ampat, Steven Eibe, S. STP.

Steven juga mengingatkan kepada paslon atau penghubung dari paslon untuk memperhatikan tahapan berikutnya. Soalnya, sudah mendekati masa-masa persiapan kampanye sejak tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020. Maka yang paling perlu diperhatikan oleh paslon atau penghubung paslon adalah, laporan awal dana kampanye agar secepatnya disampaikan.

Tak kalah penting kata Steven, paslon harus memperhatikan PKPU No 10 tahun 2020, tentang protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Paslon harus dapat menjamin seluruh pemilih/masyarakat serta penyelenggara KPU maupun Bawaslu steril dan terhindar dari virus tersebut. Jika kampanye maupun tatap muka harus ikuti aturan dan batasi massa.

“Hak demokrasi memang penting, namun tetap perhatikan protokol kesehatan, karena protokol ini tanggungjawab semua pada masa pandemi Covid-19. Silahkan bereforia, tetapi harus juga melihat hal terkait protocol kesehatan. Soalnya jika positif meningkat pastinya berpengaruh ke partisipasi pemilih. Dimana, warga akan takut masuk ke TPS,” tutupnya. [TLS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *