Praperadilan, Kuasa Hukum Selviana Wanma dan Pihak Kejaksaan Beradu Keabsahan Prosedur 

Sorong, PbP – Selviana Wanma telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Proyek Perluasan Jaringan Listrik Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2010 dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP-25-/R.2.11/Fd.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Selviana Wanma yang telah dipanggil untuk diperiksa sebanyak 2 kali oleh Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong namun tak kunjung hadir justru merespon dengan mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Sorong. Gugatan Praperadilan tersebut didaftarkan pada 9 Januari 2023 dan mulai sidang perdana 13 Januari 2023.

Caption : Jalannya sidang Praperadilan yang diajukan oleh Selviana Wanma melalui Kuasa Hukumnya, Johnson Panjaitan melawan Kejaksaan Negeri Sorong di Pengadilan Negeri Sorong, Rabu (18/1/2023). Foto : PbP/EYE
Caption : Jalannya sidang Praperadilan yang diajukan oleh Selviana Wanma melalui Kuasa Hukumnya, Johnson Panjaitan melawan Kejaksaan Negeri Sorong di Pengadilan Negeri Sorong, Rabu (18/1/2023). Foto : PbP/EYE

Kini proses sidang telah masuk pada proses pemeriksaan saksi ahli oleh Selviana Wanma sebagai pemohon. Dalam proses praperadilan tersebut Selviana Wanma diwakili oleh Kuasa Hukum, Johnson Panjaitan.

Kuasa Hukum dalam sidang yang berlangsung pukul 10.00 WIT pada (18/1/2023) menghadirkan saksi Ahli Doktor Mompang dari Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Dalam sidang yang praperadilan yang dipimpin oleh Hakim tunggal dari PN Sorong, Bernard Papendang terjadi perdebatan akademis antara pihak pemohon dan termohon dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pidsus Kejari Sorong, Khusnul Fuad. Namun proses perdebatan akademis tersebut berlangsung dengan tertib dimana pemohon diberikan kesempatan terlebih dulu meminta keterangan saksi Ahli, setelah itu barulah giliran pihak termohon yang mendapat kesempatan bertanya.

Jonson Panjaitan selaku pihak pemohon terlihat berusaha prosedur penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejari Sorong kepada kliennya yang di pandang tindak seusai prosedur.

Namun pihak termohon dalam hal ini Kejari Sorong tetap bersikeras prosedur telah mereka lalui , sebab dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Perluasan Jaringan Listrik Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010 telah telah ada dua keputusan Pengadilan Tipikor yang bersifat inkrah.

Saksi Ahli yang dihadirkan berusaha menjawab semua pertanyaan yang diajukan pihak pemohon maupun termohon dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Usai sidang, Johnson Panjaitan kepada wartawan menerangkan kliennya mengajukan permohonan untuk menguji prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menetapkan Selviana Wanma sebagai tersangka. “Kami mau menguji apakah prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam memeriksa berkas perkara terkhusus kepada Selviana Wanma apakah telah melalui proses yang secara benar atau tidak, ” ujar Johnson Panjaitan.

Dimana menurut Johnson Panjaitan, berkas perkara yang dipakai oleh Kejaksaan yang dihadirkan sendiri oleh Kejaksaan sebagai bukti adalah berkas perkara yang digunakan kepada tiga terdakwa yang mana dua telah berkekuatan hukum tetap dan satu sedang dalam proses persidangan.

“Kami mendapatkan bukti yang justru diajukan sendiri oleh Kejaksaan, bahwa dia menggunakan seluruh hasil berkas perkara yang tiga kepada Selvi. Padahal berkas perkara yang tiga itu satu kesatuan sendiri dan Selvi sendiri, ” kata dia.

Selanjutnya dalam konteksnya, lanjut Panjaitan, dari sisi konteksnya. Dimana Selviana Wanma sebagai komisaris. Maka dia tidak terlibat secara langsung soal teknis. Nah disini yang menjadi pertanyaan yang dikejar itu soal pengunaan keuangan dalam proyek atau aliran uang kepada komisaris. “Karena kalau dilihat soal jumlahnya, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kejaksaan uangnya lebih banyak yaitu 5 miliar, sedangkan kerugian negaranya cuma 1,3 miliar. Apakah kamu bisa uji uang yang mana dari 5 Miliar itu, sebab PT tersebut tidak hanya melakukan satu kegiatan saja, ” kata Johnson Panjaitan menyebutkan.

Yang berikutnya soal prosedur, sebab kata Johnson Panjaitan, posisi Selviana Wanma sebagai komisaris bukan direktur. Nah muncul tanya apakah uang tersebut bisa langsung dikirimkan kepada komisaris, logikanya harus dikirim ke Bendahara Perusahaan.

“Logikanya kalau uang ke bendahara PT masa bisa lebih sampai 5 Miliar Rupiah. Karena buktinya 5 Miliar lebih kalau dihitung, saya tanya dari rekening koran yang diajukan sebagai bukti , saya tanya dari uang tersebut mana yang bisa dijadikan bukti, tenyata ngak bisa dijawab, ” ungkap Johnson Panjaitan.

Kemudian Jaksa sendiri mengatakan bukti tersebut baru di dapat dalam persidangannya terdakwa Besar Tjahyono yang telah berkekuatan hukum tetap. “Jadi tidak bisa dijadikan bukti, sebab tidak disita dari awal kemudian dijadikan bukti. Ingat barang bukti itu baru sah, jika prosedur mendapatkan jelas, bukan di ujung, tentu ngak bisa, ” ucap Johnson Panjaitan.

Contohnya kasus Freddy Sambo yang sedang viral, dimana tiba – tiba kuasa hukum Fredi Sambo ingin mengajukan bukti dari kasus pembunuhan menjadi pelecehan. Polisi dan Jaksa saja, masih kata dia, mau dijadikan barang bukti tidak bisa semudah itu, sebab ada prosesnya, harus masuk dulu di dalam berkas.

“Nah kemudian yang menjadi pertanyaan apakah berkas rekening koran yang diajukan di dalam persidangan pada proses persidangan Besar Tjahyono bisa dijadikan alat bukti, sementara belum pernah dikonfirmasi kepada Selviana Wanma. Di sisi lain, Selviana Wanma dijadikan saksi dalam kasus dengan terdakwa Paulus Tambing, ” tutur Johnson Panjaitan.

Dia menegaskan bahwa proses penetapan Selviana Wanma sebagai tersangka oleh Kejaksaan dilakukan secara semena – mena, tidak sesuai prosedur. Bahkan secara administratif, tadi bisa dilihat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang digunakan tahun 2017 sedangkan sekarang tahun 2022.

“Kok bisa dihidupkan begitu, sementara ada rens waktu. Kan tidak bisa digunakan secara terus menerus begitu. Ini bisa dikatakan manipulasi administratif dengan mengunakan yang lama untuk membenarkan yang baru, ” papar Johnson Panjaitan.

Kemudian soal ada putusan Pengadilan yang telah bersifat inkrah, Johnson Panjaitan sampaikan putusan pengadilan itu ada pada poin pertimbangan bukan pada amar putusan. “Pada pertimbangan putusan, disebutkan kata tidak cermat dan tuntas, karena itu Selviana harus diperiksa sebagai saksi sesuai KUHAP 184. KUHAP 184 itu berbicara soal bukti – bukti, ” kata dia menerangkan.

Fakta yang ada belum diproses , Selviana Wanma sudah ditetapkan sebagai tersangka, barulah diperiksa keterangan saksi – saksi. “Jadi inilah yang kita uji. Jadi kita tidak masuk dalam pokok perkara. Inilah yang kita tekankan, apakah sudah sesuai prosedur atau tidak.

Selanjutnya soal kerugian negara, tambah dia, Badan Pemeriksaan Keuangan minta untuk dilengkapi, namun Kejaksaan tidak lengkapi , justru dialihkan prosesnya ke BPKP.

“Itu jawaban Jaksa loh, bukan saya. Dialihkan ke BPKP, sementara ada putusan Mahkamah Konstitusi bilang itu harus BPK. Jadi itu melanggar konstitusi dan UUD. Dan kalau sudah melanggar konstitusi, maka pasti ada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jadi tidak bisa kegamangan itu dia katakan sebagai hak prerogatif. Mana ada hak prerogatif. Ingat-loh dalam proses suatu tindak pidana , kalau ada yang genting tersangka yang harus diuntungkan, bukan malah menyalagunakan , main sirkus , membenarkan tindakan dengan mengatakan itu hak prerogatif, “tandas nya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sorong yang di konfirmasi menyampaikan belum mau berkomentar, sebab proses praperadilan masih berlanjut. Namun pada intinya, pihaknya tetap bersikeras bahwa poin utama, prosedur sudah dijalani, dan objek praperadilan tentu tidak bisa menyentuh pada pokok perkara.

Dalam persidangan lanjutan, pihak termohon akan menghadirkan tiga saksi fakta dan satu saksi ahli. “Kami akan ajukan 3 saksi fakta dan satu saksi ahli, ” tutur Khusnul Fuad.

Kasi Pidsus ditemani Kasi Datun Kejari Sorong memberi keterangan singkat usai sidang praperadilan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli di lingkungan PN Sorong
Kasi Pidsus ditemani Kasi Datun Kejari Sorong memberi keterangan singkat usai sidang praperadilan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli di lingkungan PN Sorong. Foto : PbP/EYE

Untuk diketahui dalam petitum permohonan praperadilan, Kuasa hukum Selviana Wanma memohon agar Hakim Praperadilan PN Sorong dapat mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor: Print – 01/T.1.13/Fd.1/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 jo Surat Perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor: PRINT -02/R.2.11/Fd.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Menyatakan PENETAPAN TERSANGKA atas nama Pemohon Selviana Wanma berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP-25-/R.2.11/Fd.1/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor: PRINT-01/T.1.13/Fd.1/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2010 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor :6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnk tanggal 12 juli 2022 adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

Menyatakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sah secara hukum.

Menyatakan Tidak Sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan serta penetapan tersangka Pemohon oleh Termohon, termasuk laporan Hasil Audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Menengah pada dinas pertambangan dan energy Kabupaten Raja Ampat TA.2010 Nomor: LAPKKN-58/PW27/5/2020 tanggal 02 April 2020. [EYE-SF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *