Rp2,35 Miliar Buat Covid-19

Bantuan penanggulangan Covid-19 oleh Industri Hulu Migas di Wilayah Pamalu

Ilustrasi kegiatan hulu migas
Ilustrasi kegiatan hulu migas

Sorong, PbP – Semua manusia di belahan bumi ini pada umumnya, berpandangan saat kelahiran, maka akan terpancar kebahagiaan. Namun tidak bisa pula dipungkiri, kenyataan kehidupan. Dalam kehidupan ini, ada pula kelahiran yang tidak membawa kebahagiaan. Biasanya kelahiran yang tidak membawa kebahagiaan ingin segera dibuang, dan dibunuh. Akan tetapi takdir, masih mengijinkannya untuk tetap tumbuh dan besar bersama kehidupan.

Dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia memang pernah terjadi Pandemi atau suatu kondisi yang menunjukkan adanya penyebaran penyakit baru yang meluas hingga ke beberapa negara. Akan tetapi pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sungguh luar biasa. Penyebarannya sudah hampir menyeluruh di negara-negara dunia.  Data dari laman Worldometers 26 Oktober,  jumlah total kasus Covid-19 saat ini tercatat 43,3 juta kasus.

Hebatnya lagi, Covid-19 telah membuat lalu lintas barang dan manusia antar negara, lalu antar wilayah satu dengan daerah lain dalam satu negara. Bahkan antar kota dan kota dalam satu wilayah. Tidak hanya itu saja, Covid-19 telah membuat jarak interaksi antara setiap individu.  Dampaknya sudah pasti, aktivitas manusia sebagai makhluk pekerja, social, dan ekonomi menjadi tersendat.

Dampak yang sama pula dialami oleh industry hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Awal pandemic Covid-19 terjadi, sekitar Maret dan April 2020, beberapa daerah langsung menerapkan kebijakan pembatasan social berskala besar untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Surat edaran kepala daerah pun berubah menjadi Undang-Undang yang wajib untuk dilaksanakan. Sementara berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah dicantumkan pembatasan sosial berskala besar dilakukan oleh pejabat Karantina Kesehatan yakni Menteri Kesehatan RI.

Semua akhirnya bisa memaklumi keadaan, apa yang dilakukan kepala daerah baik provinsi dan kabupaten atau kota untuk menjaga keselamatan warganya. Akibatnya sudah bisa dipastikan, mobilisasi pekerja hulu migas ke lokasi kegiatan menjadi terhambat.

Beberapa kepala daerah yang menjadi penjaga pintu masuk menuju ke wilayah kegiatan industry hulu tetap bersikeras tidak ingin membuka pintu masuk melalui bandar udara maupun pelabuhan. Kondisi yang sama dialami kegiatan industry hulu migas di wilayah Papua dan Maluku (Pamalu).

Wali Kota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM dengan tegas  menyatakan status tanggap darurat di wilayahnya dengan menutup Bandara Domine Eduard Osok (DEO) untuk penerbangan komersil dari luar kota Sorong, dan menutup pelabuhan laut untuk pelayanan komersil baik kapal Pelni maupun kapal perintis yang berada di luar kota Sorong.

“Pembukaan Bandara DEO dan Pelabuhan hanya dikhususkan untuk pesawat atau kapal yang mengangkut kebutuhan masyarakat dan untuk pelayanan pengiriman sampel pasien dalam pantauan serta peralatan medis. Penduduk Kota Sorong dilarang melakukan kunjungan ke luar kota Sorong,” kata Lambert saat jumpa pers secara online yang dilakukan di kantor Wali Kota Sorong, Minggu (29/3).

Di saat bersamaan Pandemi Covid-19 telah membuat harga minyak dunia jatuh sampai dengan level terendah. Sedangkan ada target tahunan dalam Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus dicapai dalam mewujudkan visi bersama satu juta barrel oil per day (BOPD) di tahun 2030.

Upaya komunikasi pun lantas dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan beberapa kepala daerah termasuk Wali Kota Sorong.  Komunikasi tersebut berbuah hasil berkat kebesaran hati Wali Kota Sorong yang ingin menjaga masyarakatnya dan  mendukung program strategis nasional.

“Kami berterima kasih kepada Wali Kota Sorong yang telah bekerja sama bersama kami, membuka Bandara Domine Eduard Osok (DEO) sehingga crew change dan pergerakan barang yang dibutuhkan oleh industri hulu migas di Sorong, tetap dapat dilaksanakan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam keterangan resminya, Jumat (17/4/2020).

Statement Dwi ini menyikapi keputusan Wali Kota Sorong yang membuka bandara  DEO di Sorong pada Selasa (14/4/2020), sehingga dapat digunakan oleh KKKS yang beroperasi di Papua Barat untuk melakukan pergerakan.

Dukungan agar aktivitas industry hulu migas tetap berjalan di masa Pandemi Covid-19 turut pula diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, setelah Kota Babo di Papua Barat menolak menjadi tempat karantina ratusan pekerja proyek pembangunan kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Melalui Ketua Pelaksana Percepatan Penanganan Covid-19 Maluku, Kasrul Selang mengatakan ratusan tenaga kerja perusahaan migas Teluk Bintuni, Papua Barat dikarantina di Ambon,  Maluku.

“Pihak perusahaan mengajukan permohonan agar Maluku jadi tempat karantina. Pertimbangan kami, ini industri strategis nasional, minyak dan gas, dan industri ini harus tetap berjalan untuk mencukupi kebutuhan selama masa pandemi,” kata Kasrul, Jumat (8/5).

Dukungan sudah diberikan buat kegiatan SKK Migas –KKKS di wilayah Pamalu. Tentu SKK Migas pun harus ikut mendukung program Pemerintah daerah menanggulangi pandemic Covid-19 di wilayah Pamalu. Tidak tanggung-tanggung Rp2.358.752.000 dikucurkan untuk membantu penanggulangan Covid-19 di wilayah Pamalu sejak awal pandemic.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Sulistya Hastuti Wahyu saat memberikan materi webinar Mileneal maju bersama Industri Hulu Migas live di Kumparan, Kamis 27 Oktober menyampaikan bantuan  upaya penanggulangan Covid-19 yang diberikan berupa masker, Alat Pelindung Diri (APD), Boots, Handsanitizer, Disinfektan & Disinfektan Sprayer, vitamin,  suplemen, tempat cuci tangan , dan sembako.

Secara total mulai dari Aceh sampai Papua bantuan SKK Migas – KKKS untuk menanggulangi Covid-19 senilai Rp 25.496.429.894 dengan penerima bantuan masyarakat melalui 106 kegiatan, pemerintah – kementerian /lembaga sebanyak 447 kegiatan , tenaga kesehatan sebanyak 216 kegiatan.  “Kita juga akan memberikan bantuan di Jawa Tengah itu, ambulans untuk mempercepat penangangan pasien terpapar Covid-19,” tuturnya.

Melihat potret dukungan dan saling support antara pemerintah daerah bersama SKK Migas – KKKS dapat menjadi pelita harapan keberlangsung industry hulu untuk beradaptasi dengan pandemic Covid-19. Target  di kuartal III 2020 akhirnya berhasil dilewati.  “Dengan koordinasi yang erat dan kerja keras SKK Migas dan KKKS, dampak dari kondisi itu bisa kita minimalkan, sehingga kita dapat mencapai target revisi yang ditetapkan,” kata Dwi Soetjipto pada jumpa pers Kinerja Hulu Migas, di Jakarta, Jumat (23/10).

Hingga September 2020 lifting migas sebesar 1.689 ribu barel minyak ekivalen per hari (BOEPD) dengan rincian lifting minyak sebesar 706,2 ribu barel minyak per hari (BOPD) atau 100,2% dari target Anggaran Pendapatan Negara Perubahan (APBN-P) sebesar 705 ribu BOPD. Sedangkan lifting (salur) gas sebesar 5.502 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 99,3% dari target APBN-P yakni 5.556 MMSCFD.

Realisasi ICP US$ 42/barel, atau lebih tinggi dari yang digunakan pada saat penetapan APBN-P sebesar US$38/barel, sehingga menghasilkan penerimaan negara sebesar US$ 6,99 miliar atau 119% melebihi target APBN-P sebesar US$ 5,86 miliar. Munculnya COVID-19 gelombang ke-2 diperkirakan akan menyebabkan ICP rata-rata per tahun sebesar US$ 40/barel, sehingga outlook penerimaan negara dari sektor hulu migas di akhir 2020 akan mencapai US$ 7,21 miliar. [Sayied Syech Boften-SF]

 

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *