Rute Senpi dan Amunisi Ilegal di Tanah Papua

Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tujuan perjalanan senjata api illegal

Cerita itu, bukan kabar baru. Sejak awal 2020, transaksi jual beli senjata telah beberapa kali digagalkan aparat keamanan di Nabire.  25 Januari 2020, dua orang ditangkap saat hendak bertransaksi. Pada saat dilakukan penindakan, barang bukti amunisi cal 9 mm sebanyak 20 butir dan uang tunai sebesar Rp 1.110.000 diamankan.

21 Oktober 2020, Tim Gabungan TNI dan Polri menangkap anggota Brigade Mobil (Brimob) Bripka JH.  Tim juga menemukan satu pucuk senjata laras pendek jenis Glock yang dimiliki tersangka DC pada 22 Oktober lalu.

Tim khusus Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskimum) Polda Papua Barat menggagalkan perdagangan senjata api ilegal yang dipasok dari Filipina. Tiga tersangka diringkus dalam operasi yang dilaksanakan tim khusus Ditkrimum sejak 3 November 2020 itu.

Dua di antaranya warga Manokwari dan seorang lainnya warga Sulawesi Utara yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Masing-masing berinisial SM, SK serta RB. Polisi mengamankan barang bukti berupa enam pucuk senjata api, 43 butir peluru kaliber 45 serta tiga buah magazin dalam operasi itu. Tim khusus juga memperoleh barang bukti lain berupa handphone serta uang ratusan ribu Rupiah.

Dia menjelaskan bahwa senjata api ilegal itu diselundupkan dari Filipina ke Papua Barat melalui Manado, Sulawesi Utara. Selain Papua Barat, diduga perdagangan juga sudah masuk ke Papua melalui Kabupaten Nabire.

Kemudian, pada pada 12 November 2020, NT terpantau melakukan transaksi senjata dan amunisi bersama-sama dengan Lingkar di Nabire. Pada saat dilakukan penangkapan, lagi-lagi NT berhasil melarikan diri sedangkan Lingkar dapat ditangkap.

Pada awal Februari 2021, tepatnya, 11 Februari, Polres Teluk Bintuni, Polda Papua Barat kembali mengagalkan penyeludupan senjata api (Senpi) illegal dan amunisi dari Ambon Provinsi Maluku menuju Nabire, Papua.

Kejadian ini disampaikan Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan Rahmatulloh,S.I.K kepada wartawan dalam konfrensi persnya di di ruang Dhira Brata,  Mapolres Teluk Bintuni, Kamis (11/2).

Penangkapan dua pucuk senjata api dan ratusan amunisi tersebut berawal pada ,Selasa (9/2). Saat itu, tim satuan reskrim mendapat informasi ada penyelundupan senjata api jaringan Ambon ke Nabire melintasi Kabupaten Teluk Bintuni melalui jalur laut.

Laporan intelejen tersebut didalami tim satreskrim dan langsung melakukan tindakan yaitu mengcari keberadaan pelaku pemilik dua pucuk senpi dan ratusan amunisi illegal itu supaya dilakukan penangkapan.

Selanjutnya Rabu (10/2) tim satuan reskrim mendapatkan informasi bahwa ada orang mencurigai membawa barang terbungkus dengan kain serta barang lainnya, tim langsung menuju lokasi dan ternyata pelaku telah menumpang mobil angkutan penumpang dengan tujuan manokwari

Tim Reserse mengejar pelaku dipimpin Kasat Reskrim dan berhasil menghentikan kendaraan itu kemudian melakukan penggeledahan, mendapatkan pelaku beserta barang bukti, langsung dibawa ke Mapolres Teluk Bintuni.

“Dalam penangkapan tersebut Kasat Reskrim dan tim  mengamankan barang bukti yang diamankan dari para tersangka yaitu, 1 pucuk senjata api revolver, 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 600 butir amunisi kal 5.56, 7 butir amunisi rev 3.8, 1 magazine uang rp 450.000, 1 surat ket bebas covid (ambon) 1 buat hp nokia 1 sim card 1 kartu ATM,” sebut Kapolres Hans Irawan.

Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 1 UU darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 Tahun kurungan badan.

“Besar harapan saya kepada seluruh warga di kabupaten Teluk Bintuni untuk hati – hati dan waspada artinya  apabila ada yang mencurigakan segera menghubungi pihak kepolisian atau aparat yang ada di wilayah tersebut,” Kapolres menghimbau.

Hans menegaskan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lanjutan, berkoordinasi dengan Polda Papua Parat berkaitan dengan kasus ini karena menonjol di wilayah hukum Polres Teluk Bintuni.

“Coba bayangkan apabila ini lolos bisa membahayakan atau banyak korban jiwa. Ini menjadi perhtian kita bersama,” tegasnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi,S.I.K.,M.H mengapresiasi keberhasilan pengungakapan kasus penyelundupan senjata api bersama ratusan amunisi illegal itu.

“Ini merupakan keberhasilan besar, bayangkan jika peluru tersebut lolos ke tangan kelompok tidak bertanggung jawab, maka berapa korban jiwa yang dapat ditimbulkan.

Dikutip dari Kompas.com Kapolres Nabire AKBP Kariawan Barus mengaku, belum mengetahui pasti alasan mengapa Nabire saat ini menjadi jalur utama penyelundupan senjata api ilegal di Papua.

Ia menilai, keberadaan Nabire sebagai daerah transit bagi lima kabupaten yang ada di sekitarnya, yaitu Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika.

Nabire dipilih sebab merupakan daerah transit untuk menuju lima kabupaten di atas. Dimana banyak kabupaten di wilayah adat Mepago, sangat bergantung kepada Nabire karena distribusi logistik seluruhnya berasal dari daerah tersebut.

Selain itu, pintu masuk ke Nabire yang bisa diakses melalui jalur udara, laut dan darat dari Manokwari, Papua Barat, dianggapnya juga mempermudah masuknya senjata api ilegal ke Nabire.

Pengungkapan kasus penjualan senjata api dari Filipina ke Papua dan terungkap di Nabire pada 6 November 2020, dipastikan untuk memperkuat keberadaan KKB di Intan Jaya. Hal ini dikarenakan polisi telah memeriksa riwayat perjalan YZ atau Jhon sebagai pembeli senjata api. “Kalau yang kita lihat dari pembeli itu ya (untuk) ke Intan Jaya,” ujar Kariawan.

Sementara soal harga, dapat dijadikan patokan dari hasil pengungkapan penjualan senjata api ke Nabire. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan oknum anggota Brimob, Bripka MJH sudah 7 kali memasok senjata ke Papua sejak 2017.

“MJH mengakui dia hanya menerima ongkos dari setiap pengiriman, jadi dalam hitungan kami, pertama kali dia dapat ongkos Rp 10 juta, kedua kali Rp 25 juta, tiga kali Rp 30 juta, keempat Rp 25 juta, untuk senjata panjang, untuk gold dapat Rp 15 juta, kemudian M-4 Rp 25 juta, dan yang terakhir Rp M-16 ini 25 juta. Jadi, dari tahun 2017 bulan Juni, sampai dengan 2020 sudah 7 kali memasok senjata ke Papua, senjata ini sudah sampai di mana, kita sedang ungkap ini,” ujar Paulus ketika memberikan keterangan pers di Mapolda Papua, Senin (2/11/2020).

Senjata laras panjang dibeli MJH dengan harga Rp 150 juta di Jakarta, kemudian dijual ke Papua dengan harga Rp 350 juta. [ARS-SF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *