Sorong, PbP- Masyarakat sepertinya tidak puas dan terus bertanya tentang bantuan pemerintah ditengah pandemi virus Corona. Walaupun penyerahan bantuan pandemi Corona ini sudah berlangsung dari tahun lalu. Pertanyaan sekaligus keluhan masyarakat ini dilontarkan sejumlah warga, termasuk warga Kelurahan Matamalagi yang mengaku bernama Debrito dalam kegiatan reses ke-II TA 2021, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB), Surung H. Sibarani, SE.
Di tengah kegiatan reses, Debrito mengaku bahwa keluarganya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Tapi dia mengakui bahwa keluarganya pernah menerima bantuan dari gereja di mana dia beribadah.
“Sampai saat ini, selama Corona kami hany dapat bantuan dari gereja kami, Katolik. Belum pernah dapat bantuan dari pemerintah. Tapi saya tidak tahu apa bantuan yang kami terima dari geraja itu sumbernya dari pemerintah, kami tidak tahu itu,” ungkap Debrito.
Menanggapi keluhan Debrito itu, anggota DPR PB, Surung Sibarani menjelaskan bahwa dalam hal penentuan penerima bantuan tengah pandemi Corona, pemerintah tidak transparan dalam pendataan. Seharusnya, lanjut Surung, pemerintah melibatkan Rukun tetangga (RT) mendata siapa-siapa warganya yang pantas menerima bantuan.
“RT harus dilibatkan karena RT ;ah yang lebih data siapa warganya, dan bagaimana kondisi warganya. Ini yang belum dilakukan pemerintah secara transparan, akibatnya ada sejumlah warga yang pantas mendapat bantuan, malah tidak dapat,”ungkap Surung.
Anggota DPR PB yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Sorong ini mengaku bahwa dalam rapat-rapat dengar pendapat, anggota DPR PB selalu mempertanyakan soal transparansi pemberian bantuan. “Tapi pemerintah provinsi umumnya hanya menerima data penerima bantuan dari pemerintah kabupaten maupun kota. Jadi yang terlibat pendataan calon penerima bantuan itu pemerintah di kabupaten/kota,” ungkap Surung menambahkan.(***)