Sah! UMP Papua Barat Tahun 2021 Ditetapkan

Manokwari, PbP – Dewan Pengupahan, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat tahun 2021, senilai Rp 3.134.600. Jumlah ini masih sama, alias tidak berubah dengan UMP tahun 2020.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, Frederik Saidui saat dikonfirmasi koran ini melalui telpon celulernya, Minggu  (1/11) mengatakan, penetapan UMP ini mengacu pada anjuran pemerintah pusat. Hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi serta iklim usaha, ditengah pandemi Covid-19.

“Dalam sidang asosiasi buruh, pelaku usaha dan seluruh anggota dewan pengupahan semua sudah sepakat. Ini demi kepentingan masyarakat banyak, terutama dalam menghadapi situasi pandemi,” ungkap Frederik.

Sedangkan untuk upah sektoral, lanjut Saidui, pada sidang yang digelar di Manokwari itu dibahas lebih mendalam dengan mempertimbangkan kelayakan serta beberapa faktor penting yang lain.

Saidui mengutarakan, sesuai rekomendasi dari sidang tersebut upah pada sektor minyak dan gas bumi ditetapkan naik dari Rp 4.273.400 menjadi Rp 5.000.000 untuk tahun 2021. Upah sektor pertambangan umum kecuali galian C Rp 3.137.900 dan upah pada jasa konstruksi sebesar Rp 3.266.200.

Sedangkan upah pada sektor kehutanan, perkebunan dan perikanan ditetapkan sebesar Rp 3.134.600. Berdasarkan data, UMP Papua Barat pada tahun 2020 naik 6,83 persen dari Rp 2.934.500 pada tahun 2019. Kenaikan saat itu juga terjadi pada sektor migas sebesar 6,83 persen menjadi Rp 4.273.600.

Upah pada sektor pertambangan umum kecuali galian C pada 2020 pun naik 3,05 persen menjadi Rp 3.026 900. Begitu pula jasa konstruksi naik 8,8 persen menjadi Rp 3,266.200. Sedangkan sektor kehutanan, perkebunan dan perikanan naik 6,83 persen menjadi Rp 3.134.600.

Untuk tahun 2021, berdasarkan rekomendasi sidang dewan pengupahan kenaikan hanya terjadi pada dua sektor. Selain migas kenaikan juga terjadi pada sektor pertambangan umum kecuali galian C.

Upah pada sektor tersebut naik 3,6 persen dari Rp 3.026.900 pada tahun 2020 menjadi Rp 3.137.900 ditahun 2021 mendatang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para gubernur se-Indonesia.

Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam SE tersebut, Ida meminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sama dengan nilai UMP tahun 2020. Artinya, tidak ada kenaikan UMP untuk tahun 2021.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Menaker Ida, Selasa 27 Oktober 2020 seperti tertuang dalam SE.

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. [ARS-MJ]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *