Saling Lempar Soal Banjir, IDCS: Kentalnya Aroma Politik

Sorong, PbP – Menyikapi statemen emosional Walikota Sorong saat rapat dengan Kementerian PUPR dan anggota DPRD kota Sorong beberapa hari lalu, membuat Institute Of Democracy And Civil Society (IDCS) Papua Barat angkat bicara.
Abu Kelian S.Sos selaku Direktur IDCS Papua Barat saat dimintai keterangan terkait permasalahan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Walikota Sorong itu benar adanya walaupun terkesan ada aroma politik yang kental disana.
“Apa yang disampaikan oleh Walikota Sorong tersebut menurut saya itu ada benarnya, karena tidak sepenuhnya urusan suatu daerah menjadi tanggung jawab pimpinan di daerah tersebut, melainkan ada pelimpahan wewenang dan pembagian wilayah kerja. Namun lebih dari pada itu, kami dari IDCS justru mencium begitu kentalnya aroma politik dalam permasalahan ini,” kata Abu yang juga mantan Presiden Mahasiswa UMS Sorong itu.
Menurutnya, Gubernur Papua Barat tidak akan pernah mau membangun wilayah Kota Sorong sesuai dengan pembagian wilayah kerjanya, karena ketika itu terealisasi dan bagus, maka yang mendapatkan nama baiknya adalah Walikota Sorong.
Sebaliknya, jika situasi jalan dan drainase tidak kunjung diperbaiki maka akan terus menghadirkan musibah banjir setiap saat, maka sampai kapanpun tetap Walikota Sorong yang dihujat dan dicaci maki oleh warganya sendiri.
Ia menilai disinilah letak permainan politiknya, maklum karena kedua figur ini yang punya kans besar untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Papua Barat 2024 yang akan datang.
” Tapi kalau seandainya perkiraan saya itu benar, maka sangat disayangkan sekali karena yang menjadi korban adalah masyarakat kecil yang tidak tahu menahu dengan urusan politik para elit,” tegas Abu.
Lanjut Abu, pihaknya sangat menyayangkan, mengapa pertemuan beberapa hari lalu tidak menghadirkan pihak Pemprov Papua Barat. Ia bahkan bertanya apakah masih ada ego politik, mengingat penting adanya sinkronisasi antara ketiga pihak tersebut yakni Kementerian PUPR, Pemprov Papua Barat dan Pemkot Sorong, sehingga tidak saling menyalahkan di ruang publik.
Ia menambahlan, tawaran solusi IDCS adalah Gubernur Papua Barat dan Walikota Sorong harus bisa melepaskan egonya masing-masing dan mau duduk bersama bicara dari hati ke hati terkait persoalan tersebut di atas.
“Percayalah kalau kedua tokoh sentral ini duduk satu meja, maka yakinlah persoalan tersebut bisa segera teratasi,” tutup Abu.
Sementara, dalam pertemuan dengan kepala OPD, Balai Jalan Kementerian PUPR bersama anggota DPRD Kota Sorong, yang digelar di ruang Anggrek Kantor Walikota Sorong, Senin (13/9), Walikota Sorong Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM menyebut bahwa pihaknya selalu menjadi sasaran kritikan bahkan makian dari warga akibat persoalan banjir di Kota Sorong.
Padahal, kata Lambert, pihaknya sudah bekerja maksimal menggunakan daya dan upaya serta kewenangan yang ada. Pihaknya, sebut dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni membenahi jalan serta drainase lingkungan yang ada di Kota Sorong.
“Dengan APBD kami yang seadanya, kami sudah melakukan pembenahan jalan-jalan lingkungan sekaligus drainase-drainasenya. Tapi kan tidak cukup sampai disitu, masih ada jalan dan drainase yang menjadi tanggungjawab gubernur dan presiden melalui kementerian terkait,” ujar Lambert.
Ia menyebutkan, di Kota Sorong sendiri, jalan dan drainase yang menjadi tanggungjawab Pemprov Papua Barat yakni jalan utama dari Km 0 Km 6 tepatya di depan Polres Sorong Kota. Selanjutnya di Jalan Jenderal Sudirman (Jalan Baru), Jalan Arteri, hingga Bambu Kuning, Km 12 Masuk.
Selanjutnya ada juga jalan utama dari Km 6-18 menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait.
“Mari kita bekerja sama saling kolaborasi agar persoalan banjir ini bisa segera terselesaikan,” pungkasnya. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *