Santunan Bagi Alm. Abdurrahman Sesuai Asas Perkoperasian

“Kami ini koperasi, jadi kami anut asas kebersamaan dan kekeluargaan. Segala sesuatu kami bahas dan kami sepakati bersama anggota dan pengurus, kemudian kami terapkan dan laksanakan sampai hari ini”

Polemik yang terjadi antara pihak ahli waris Alm. Abdurrahman, dalam hal ini Ny. Sinta dengan pihak Koperasi Klayum, selaku lembaga yang menaungi para pekerja TKBM Pelabuhan Sorong, akhirnya menemui titik terang.
Pada Jumat (17/9) lalu pihak Koperasi TKBM Klayum, melalui Yayasan Annas, menyerahkan santunan kepada ahli waris. Penyerahan santunan atas kematian Alm. Abdurrahman, anggota TKBM Pelabuhan Sorong yang meninggal diatas kapal itu, bertepatan dengan momen peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2021.
Ketua Koperasi TKBM Klayum, Samuel Korwa mengatakan, adanya penyerahan santunan tersebut sebagai bagian dari upaya Koperasi Klayum dalam rangka memastikan hak-hak anggotanya terpenuhi.
Diawal penyampaiannya Korwa menjelaskan bahwa Yayasan Annas merupakan yayasan yang mengurusi masalah santunan terhadap para pensiunan TKBM, termasuk janda, duda dan anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan.
Meski memiliki kepengurusan sendiri, namun yayasan yang dibentuk di setiap pelabuhan di Indonesia ini tetap berada dibawah naungan Koperasi TKBM, yang ada di wilayah masing-masing.
Sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan, yayasan ini juga menganut asas kekeluargaan dan kebersamaan sebagaimana semangat perkoperasian di Indonesia. Hal ini juga melekat pada setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam memutuskan jumlah bantuan atau santunan yang akan diberikan kepada anggota yang membutuhkan.
“Kita di Kota Sorong sudah dibentuk sejak lama tapi belum jalan. Nanti kepengurusan kali ini baru ada lagi pemberian santunan, seperti yang terjadi pada saat peringatan Hari Perhubungan Nasional, kemarin,” ujar Korwa saat memberikan keterangan pers kepada awak media, Jumat (17/9).
Berkaitan dengan pemberian santunan kepada ahli waris Alm. Abdurrahman yang merupakan anggota resmi TKBM Sorong, ia mengaku kebijakan serupa juga diterapkan. Dimana dalam penentuan jumlah santunan pihaknya mengedepankan asas musyawarah mufakat bersama seluruh pengurus dan anggota koperasi.
“Kami ini koperasi, jadi kami anut asas kebersamaan dan kekeluarga. Segala sesuatu kami bahas dan kami sepakati bersama anggota dan pengurus, kemudian kami terapkan dan laksanakan sampai hari ini. Termasuk santunan bagi ahli waris Alm. Abdurrahman, semampunya kami bayar karena itu sudah menjadi kesepakatan kami pengurus dan anggota,” sebut Korwa.
Ia juga menegaskan, Koperasi TKBM tidak bisa disamakan dengan badan usaha lainnya, mengingat Koperasi TKBM bukan badan usaha yang mencari keuntungan. Pihaknya sebut dia, hanya menjual jasa yang jika ada pekerjaan maka dikerjakan, jika tidak maka mereka menganggur.
“Kami tidak bisa disamakan dengan badan usaha lain diluar sana. Dalam hal pemberian santunan, kami juga punya pedoman dan rambu-rambu. Kemudian ada pihak lain datang tekan kami harus bayar sekian, kami mau cari uang dari mana. Makanya asas kebersamaam itu yang kami,” tegas Samuel.
Ia mengklaim jumlah santunan yang diberikan sudah layak sesuai kesepakatan. Ia juga mengaku pihaknya masih membuka ruang komunikasi dengan pihak ahli waris apabila masih merasa tidak puas dengan jumlah santunan yang diterima.
“Silahkan datang bertemu kami di kantor dan kita sama-sama bicarakan hal ini, agar tercapai kesepakatan,” pungkasnya.
Di tempat berbeda, Ketua Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Kota dan Kabupaten Sorong Pieter Sagisolo menekankan,pihaknya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menuntut hak alm. Abdurrahman, sebagaimana kuasa yang diberikan ahli waris Ny. Sinta.
Menurut Pieter, pihaknya bersama ahli waris telah melakukan penghitungan hak Alm. Aburrahman yakni terkait hak ahli waris dan hak pesangon.
Dimana untuk hak ahli waris terdapat 4 item yakni pertama, jaminan kecelekaan sebesar 60% dikali 80 bulan upah dikali Rp 3.134.600 dengan jumlah Rp 150.460.800. Kedua, biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000, ketiga santunan berkala sebesar Rp 12.000.000 dan keempat beasiswa pendidikan bagi dua orang anak sebesar Rp 24.000.000.
Sementara untuk jaminan pesangon, ada tiga item yakni uang pesangon total sebesar Rp. 56.422.800, kemudian uang penghargaan masa kerja total Rp. 12.538.400 dan terakhir uang pengobatan/perumahan sebesar Rp.10.344.180.
“Jumlah total secara keseluruhan yang harus dibayar pihak Koperasi Klayum selaku pemberi kerja kepada ahli waris sebesar Rp. 275.766.180,” sebut Pieter.
Jumlah santunan tersebut seharusnya dibayar oleh pihak BPJS ketenagakerjaan, jika saja nama alm. Abdurrahman ada dalam daftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Maka sesuai amanat pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2019, pemberi kerja wajib membayar hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
“Untuk santunan yang diterima oleh ahli waris melalui Yayasan Annas kami tidak tahu itu. Karena dari sisi nilai sangat kurang, kemudian tidak ada penyampaian jelas dan terperinci terkait maksud santunan tersebut,” ungkapnya sembari mengaku pihaknya tetap akan melakukan langkah-langkah advokasi dalam menangani kasus Alm. Abdurrahman.
Alm. Abdurahman sendiri merupakan pekerja TKBM di Pelabuhan Sorong. Abdurrahman ditemukan meninggal dunia di deck V KM Gunung Dempo, yang sandar di Pelabuhan Sorong, akhir Mei 2021. Saat itu, Abdurrahman diketahui sedang bekerja melakukan bongkar muat barang dari atas kapal, sehingga kematiannya masuk dalam kategori kecelakaan kerja.
Alm. Abudurrahman meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Hanya satu anak yang sudah menikah, sedangkan dua lainnya masih menjadi tanggungan ahli waris dalam hal ini istrinya Ny. Sinta. [JOY]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *