Saling Klaim Kepemilikan Tanah Di Dekat Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur PBD

Sorong, PbP – Menelusuri areal lahan yang digadang – gadang bakal menjadi lokasi pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (18/3/2023) pukul 10.00 wit. Untuk mencapai lokasi tersebut, rekan – rekan media melalui Jalan Osok dari Aimas, Kabupaten Sorong.

Tidak jauh dari lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Barat Daya, tepatnya di jalan Tren Kelurahan Klablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, ada persoalan menarik yang ditemukan.

Caption : Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi PBD di Jalan Trend, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Sabtu (18/3/2023) foto : PbP/EYE
Caption : Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi PBD di Jalan Trend, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Sabtu (18/3/2023) foto : PbP/EYE

Dimana terjadi saling adu mulut antara pihak Irwan Oswandi dkk yang di dampingi oleh Kuasa Hukumnya,Yudha Jatir Marau dan Kepala Badan Pertanahan Negera (BPN) Kota Sorong , Yarid Sakona dan pihak B. Jerry Waleleng yang di wakili Kuasa Hukumnya Vecky Nanuru.

Adu mulut tersebut tentu saja turut menyita perhatian dari rekan – rekan media yang sedang menelusuri lokasi objek pembangunan Kantor Gubernur PBD.

Di lokasi tersebut, nampak hadir pula Kepala Distrik Klaurung, Yulius Kambuaya dan Kepala Kelurahan Klablim.

Persoalan menarik yang ditemukan yakni, ada tiga pihak yang saling klaim kepemilikan sebidang tanah di atas objek yang sama.

Caption : Adu mulut klaim kepemilikan tanah di atas objek yang sama antara Kuasa Hukum Tony Salim, Yudha Jatir Marau, Kuasa Hukum B. Jerry Waleleng, Vecky Nanuru dan Kepala BPN Kota Sorong, Yarid Sakona di Jalan Trend Kelurahan Klablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Sabtu (18/3/2023). Foto : PbP/EYE
Caption : Adu mulut klaim kepemilikan tanah di atas objek yang sama antara Kuasa Hukum Irwan Oswandi dkk, Yudha Jatir Marau, Kuasa Hukum B. Jerry Waleleng, Vecky Nanuru dan Kepala BPN Kota Sorong, Yarid Sakona di Jalan Trend Kelurahan Klablim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Sabtu (18/3/2023). Foto : PbP/EYE

Kemudian pihak  Irwan Oswandi dkk mempersoalkan atas diterbitkannya Sertifikat Tanah oleh BPN Kota Sorong kepada Jerry Waleleng. Padahal Irwan Oswandi dkk mengklaim lebih dulu mendapatkan pelepasan tanah adat oleh pemilik hak ulayat, jauh sebelum Jerry Waleleng mendapatkan pelepasan tanah dan memiliki Sertifikat.

Dimana Jerry Waleleng di duga menjadi orang pertama di seluruh dunia yang memiliki sertifikat tanah di Jalan Trend yang dekat dengan lokasi papan plan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pasca pembebasan kawasan hutan konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) tahun 2022.

Kepala BPN Kota Sorong , Yarid Sakona usai meredanya adu mulut kepada wartawan belum berani menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan di atas sebidang tanah yang sama.

“Ini bukan sengketa kepemilikan tanah. Namun masih terjadi saling klaim kepemilikan tanah. Dimana ada tiga pihak yang saling mengklaim memiliki hak di atas tanah yang sama, ” ujar Yarid.

Yang jelas, Yarid beberkan, ada terjadi komplain di atas tanah yang sama, oleh tiga orang dengan alasan ada pelepasan tanah adat yang bersumber dari orang berbeda, namun memiliki marga yang sama.

Untuk sementara waktu, lanjut Yarid, BPN Kota Sorong masih melakukan proses mediasi. Kalau proses mediasi nya buntu, sambung dia, maka penyelesaiannya ada di pengadilan, bukan di kantor pertanahan, karena kami bukan lembaga yang menyatakan bukti keperdataan itu benar atau salah.

“Pertanahan hanya mendaftarkan bukti keperdataan sebidang tanah, ” kata Yarid menerangkan.

Caption foto: Foto Screenshot lokasi tanah yang telah bersertifikat dengan mengunakan drone di lokasi tanah yang terjadi saling klaim kepemilikan. Foto : PbP /Istimewa
Caption foto: Foto Screenshot lokasi tanah yang telah bersertifikat dengan mengunakan drone di lokasi tanah yang terjadi terjadi saling klaim kepemilikan. Foto : PbP /Istimewa

Diakui Yarid, dulunya ini hutan konversi, namun berdasarkan SK Menteri Kehutanan tahun 2022 telah dilakukan pembebasan kawasan , sehingga berubah statusnya menjadi Areal Pengunaan Lain (APL), sehingga pertanahan bisa masuk melakukan pengukuran, ” tutup Yarid.

Penyampaian Kepala BPN searah dengan keterangan mantan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Provinsi Papua Barat melalui Kuasa hukum , Vecky Nanuru.

Dia mengatakan masih terlalu dini, bila dikatakan telah terjadi suatu persoalan sengketa kepemilikan tanah. Dimana ada satu objek sebidang tanah yang memiliki dua pelepasan hak ulayatnya.

“Saya pikir masih terlalu dini, bila mengatakan satu objek ada dua kepemilikan hak ulayat, ” ujar Vecky.

Lanjut dia, “tadi masyarakat pemilik hak ulayat, Simon Osok katakan, tidak pernah melakukan pelepasan kepada pihak lain, kecuali kepada klien saya, ” kata Vecky.

Kalaupun ada pihak lain yang melakukan aktivitas , menurut dia, mungkin baru terjadi dua atau tiga minggu yang lalu.

“Sewaktu kami datang dulu, belum ada aktivitas apa pun di atas tanah ini, namun kami cukup kaget, sudah ada aktivitas di atas sini, ” ucap Vecky.

Tanah yang di miliki kliennya, sambung Vecky, ada tiga pelepasan dengan jumlah 20 hektar lebih. Sebagai Kuasa hukum Jerry Waleleng, dia katakan bahwa tanah tempat dirinya berdiri ini, sudah bersertifikat.

Untuk proses dan bagaimana kelanjutan dari hasil tinjau lapangan ini, pihaknya menunggu langkah dari pihak BPN.

Sementara itu Yudha selaku Kuasa hukum Irwan Oswandi dkk menyampaikan pertemuan yang di lihat oleh rekan – rekan media ini, merupakan tindak lanjut proses mediasi yang dilakukan di Kantor BPN Kota Sorong.

“Dimana untuk memastikan fisik lahan, maka hari ini kita turun lapangan. Ini untuk memastikan apakah, sengketa yang kita ajukan di Kantor BPN, apakah objek tanahnya sama dengan pihak lain yang mengajukan sertifikat di sini. Dan hasilnya ternyata terbukti sama, ” ujar Yudha.

Caption foto : Foto udara hasil screenshot lokasi yang digadang menjadi lokasi Kantor Gubernur PBD. Foto ; PbP / Istimewa
Caption foto : Foto udara hasil screenshot lokasi yang digadang menjadi lokasi Kantor Gubernur PBD. Foto ; PbP / Istimewa

Di akui Yudha, kliennya ada tiga orang. Yang mana, masing – masing punya luasan tertentu. Mereka ini mendapatkan hak pelepasan tanah adat dari Dominggus Osok dengan saksi Salmon Osok pada tahun 2013.

“Jadi kepemilikan lahan ini sudah kami kuasai dari 2013. Namun beberapa waktu lalu, kami kesini dan kami ketahui sudah dalam penguasaan orang lain. Lalu kami cek ke pertanahan ternyata di sini telah terbit sertifikat, ” papar Yudha.

Sementara pihak BPN Kota Sorong, sambung Yudha, terkesan tidak netral, menyampaikan kepada pihaknya bahwa pemilik tanah ini adalah saudara Jerry Waleleng. Yang luasan lahannya ada 15 hektar, 5 hektar dan 10 hektar.

Di mana Jerry Waleleng ,beber Yudha, mendapatkan hak pelepasan tanah dari saudara Salmon Osok pada tahun 2022.

Dari sisi pelepasan adat saja, kata Yudha, pihaknya telah mendapatkan surat pelepasan dengan mengetahui Luruh dan Kepala Distrik jauh sebelum Jerry Waleleng mendapatkan pelepasan.

Namun pihak BPN Kota Sorong lantas memegang pelepasan tanah adat tahun 2022 sebagai acuan untuk menerbitkan sertifikat di tahun yang sama pula.

“Pemerintah Distrik dan Kelurahan termasuk adat pun mengakui itu sewaktu kita melakukan mediasi di Kantor BPN Kota Sorong. Kemarin dari Lembaga Masyarakat Adat, waktu hadir telah pula menegaskan bahwa siapa yang telah melepas tanah adat sebelumnya, itu mengikat kepada generasi berikutnya, ” tutur Yudha.

Yang dirinya sesalkan, Yudha sampaikan, pihaknya telah mengajukan bukti surat dan saksi pelepasan tanah adat, bahkan Ketua LMA kepada pihak pertanahan, namun pihak pertanahan, tetap ngotot melanjutkan proses penerbitan sertifikat.

“Hari ini kita melihat secara nyata, ada fisik yang mereka kuasai dan ada fisik yang kita kuasai. Inikan secara nyata terlihat jelas ada sengketa di sini, ” ucap Yudha.

BPN Kota Sorong , lanjut dia, harus hargai pula pihaknya, kalau acuannya mereka melayani, menghargai dan memberi keseimbangan kepada masyarakat, sebab kita semua ini adalah masyarakat.

“Ketika ada klaim keberatan seperti ini, maka sertifikat ini harus di tangguhkan. Oleh karena itu saya sarankan kepada semua pihak, jangan ada kepentingan – kepentingan tertentu, sehingga ingin berbuat sesuka hati dan keinginan sendiri, karena melihat nilai strategis lingkungan ini yang akan diakses sebagai Kantor gubernur PBD , lalu mau dengan seenaknya memasuki tempat ini.

Pihaknya akan mengawal proses ini. Yudha tegaskan lagi, jangan sampai ada , penerbitan – penerbitan yang dilakukan dalam proses ini, atau ada indikasi – indikasi tertentu yang dilakukan untuk merampas hak orang lain.

“Yang klien kami persoalkan itu pengurusan sertifikat tanah seluas 16 hektar hak milik klien kami, tetapi diketahui telah sengketa. Dimana objek – objek fisik telah kami kuasai tapi pihak pertanahan tidak mau menerbitkan. Kemudian sertifikat yang telah terbit itu, terbit di atas tanah milik kami dengan pelepasan adat yang kuat dari Dominggus Osok, ” tutup Yudha.

Yulius Kambuaya, selaku Kepala Distrik Klaurung, Kota Sorong
Yulius Kambuaya, selaku Kepala Distrik Klaurung, Kota Sorong

Di tempat yang sama, Kepala Distrik Klaurung, Kota Sorong, Yulius Kambuaya sampaikan bahwa proses sengketa kepemilikan lahan ini terjadi, dikarenakan adanya mis komunikasi antara keluarga Osok.

“Salmon dan Dominggus Osok. Dominggus yang kakak dan Salmon adalah adiknya. Seharusnya Salmon sudah tahu, bahwa Dominggus Osok telah melepaskan tanah ini tahun 2013. Yang mana di dalam pelepasan itu Salmon Osok sebagai saksinya, ” ujar Yulius Kambuaya.

Dengan demikian, sambung Yulius, Salmon Osok , tentu seharusnya tidak menjual tanah yang sama kepada pihak lain. “Kami dari pemerintah distrik pada posisi menunggu proses dan hasil penyelesaian yang diambil oleh Pihak BPN Kota Sorong dengan para kuasa hukum, ” ucap Yulius Kambu.

Memang diakui pula oleh Yulius Kambuaya, dulu kawasan ini, tidak bisa diterbitkan sertifikat oleh BPN, karena masih masuk kawasan hutan lindung. Namun sekarang ini, sudah bisa diterbitkan sertifikat.

Dia turut mengakui bahwa lokasi distrik Klaurung memang di sebut – sebut bakal menjadi lokasi pembangunan Kantor Gubernur PBD. Namun untuk pastinya tentu dirinya selaku pemerintah distrik menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi.

“Apakah pekerjaannya akan dilakukan saat ini, atau nanti setelah ada pemerintah definitif, saya tidak tahu pastinya, ” tutup Yulius Kambuaya. [EYESF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *