Sosialisasi UU KLA Hasilkan Sejumlah Kesepakatan Bersama

Teminabuan, PbP – Sosialisasi Undang-undang Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) di Aula SMAN 1 Teminabuan sejak Senin (15/7) hingga Selasa (16/7), menghasilkan sejumlah poin rekomendasi bersama.

Kabid Kualitas Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas PPPA Sorsel Aksamina Momot, S.Pd usai menutup kegiatan mengungkapkan, kegiatan ini menghasilkan sejumlah program yang menjadi perhatian bersama untuk ditindaklanjuti. Antara lain, terkait upaya menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, akan didorong untuk membuat suatu perda yang dapat memberikan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak.

Selain itu, lanjutnya, masalah pendidikan dan kesehatan anak juga menjadi perhatian serius ke depan. Maka itu peserta yang mengikuti kegiatan, telah nyatakan sikap bersama dengan membantu memproteksi anak yang kurang mendapat layanan pendidikan maupun kesehatan.

Foto bersama usai penutupan kegiatan sosialisasi UU KLA. PbP/EA

“Ke depan kita akan membuat program yang bisa mendukung hasil kesepakatan bersama dalam kegiatan ini. Kita juga harapkan kepada peserta, supaya bisa mendukung dengan memberikan informamasi lebih lanjut kepada masyarakat lain terkait upaya bersama menjadikan Sorong Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak,” ungkapnya.

Sementara Sri Sulandari selaku narasumber dalam kegiatan ini mengungkapkan, di Sorong Selatan ada banyak persoalan terkait anak yang dikemukakan oleh peserta. Diantaranya di bidang pendidikan, banyak anak di daerah pedalaman belum bisa membaca dan berhitung, walau sudah duduk dibangku kelas 6 SD. Hal ini sudah disampaikan oleh Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE, dimana salah satu faktor penyebab adalah keterbatasan tenaga guru.

“Ini adalah salah satu kasus anak yang butuh perhatian semua pihak, terutama juga perlu ada kerelaan masyarakat untuk memberikan pendampingan pendidikan bagi anak-anak. Ini memang persoalan kompleks yang tidak hanya dihadapi oleh pemerintah, tetapi dibutuhkan partisipasi bersama semua stakeholder bersama masyarakat,” ujarnya. [EA-MJ]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *