Stop Kriminalisasi Pemilik Hak Ulayat Dibalik Jual Beli Kapal Bekas

Sorong, PbP – Mengklaim diri sebagai pemilik lima buah kapal. Ironisnya yang ngotot mengaku sebagai pemilik lima buah kapal tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan.

Sudah begitu, dia melayangkan tuduhan yang sangat keji pula. Situasi ini sangat disesalkan oleh pemilik hak ulayat dari Marga Malakabu Maibem.

Pemilik hak ulayat tidak bisa terima atas ulah oknum – oknum yang mengaku sebagai pemilik dari 5 unit kapal. Oknum tersebut menuduh pemilik hak ulayat dari Marga Malakabu Maibem sebagai pencuri. Tuduhan tersebut diketahui Marga Malakabu Maibem berdasarkan adanya laporan polisi di Polres Sorong.

“Kami tidak terima dia mengatakan kami pencuri, sedangkan menurut kami dialah yang mencuri. Kami tahu siapa pemilik kapal yang sebenarnya, karena dia masih berhutang pada kami, ” ungkap Nataniel Malakabu selaku pemilik hak ulayat dari Marga Malakabu Maibem saat ditemui wartawan di sekitaran Taman Sorong City Kota Sorong, Rabu (15/3/2023).

Caption Foto: Pemilik hak Ulayat dari Marga Malakabu Maibem bersama dengan Kepala Kelurahan Katimin Katapop Pantai, Yermias Malakabu saat diwawancarai media massa di Taman Sorong City Kota Sorong, Selasa (14/3/2023) foto : PbP/EYE
Caption Foto: Pemilik hak Ulayat dari Marga Malakabu Maibem bersama dengan Kepala Kelurahan Katimin Katapop Pantai, Yermias Malakabu saat diwawancarai media massa di Taman Sorong City Kota Sorong, Selasa (14/3/2023) foto : PbP/EYE

Nataniel katakan yang pihaknya inginkan, orang yang melaporkan pemilik hak ulayat sebagai pencuri di Polisi harus datang bertemu dengan pihaknya. Dengan demikian pemilik hak ulayat tahu bahwa dia yang mengaku sebagai pemilik kapal adalah benar – benar sebagai pemilik 5 buah kapal tersebut.

“Kami ingin dia datang ketemu kami. Supaya kami bisa adu mulut dengan dia. Kamu punya kapal, buktinya mana. Terus yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat kamu punya bukti mana, ” ucap Nataniel.

Pihak perusahaan yang memiliki kapal tersebut ketika masuk melakukan aktivitas usaha dan menghentikan usaha tidak pernah minta permisi kepada Marga Malakabu Maibem.

Tahun 2016 lima buah kapal tersebut berlabuh di sekitaran Pelabuhan PPI Katapop Pantai. Namun tahun 2021, lima buah kapal tersebut dipindahkan ke tempat hak ulayat Marga Malakabu Maibem, masih tanah adat.

“Mungkin dia takut, dia belum bayar pajak ke pemerintah kah. Sehingga dia sembunyikan kapal tersebut ke dalam manggi – manggi (pepohonan mangrove) yang ada di tanah adat kami,” ucap Nataniel.

Sudah tiga tahun, sambung Nataniel, lima buah kapal dan dua buah speedboat di terlantarkan begitu saja di wilayah adat Marga Malakabu Maibem. Sehingga pihaknya menganggap kapal – kapal itu sudah jadi besi tua.

“Kami anggap barang (kapal) itu sudah jadi besi tua. Daripada dia bikin kotor ,terus kami tidak bisa lewat untuk cari udang dan ikan. Jadi dari kami orang adat lalu bicara dengan lurah, kalau mau jual – jual sudah, dari pada kapal itu menggangu mata pencaharian kami, ” papar Nataniel.

Kepala Kelurahan Katimin Katapop Pantai, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong Yermias Malakabu yang turut mendampingi pemilik hak ulayat lantas ikut pula menceritakan kronologis kejadian.

“Kronologis persoalan ini bermula dari persoalan antara pemilik Hak Ulayat Malakabu Maibem dengan PT BGP International. Jadi tahun 2016, PT BGP International selesai kontrak dan menitip kapal serta asetnya di Pelabuhan PPI Perikanan Katapop Pantai, ” kata Yermias.

Seluruh asetnya berupa kapal sebanyak 5 unit dan 9 unit speedboat berada di Pelabuhan PPI Perikanan Katapop Pantai sampai dengan tahun 2021. “Speedboat sebanyak masih di berlabuh kan di Pelabuhan PPI, sedangkan kapal sebanyak 5 unit di berlabuh kan di hak ulayat Marga Malakabu Maibem.

Ketika PT BGP saat pindahkan tempat tambat kapalnya ke masyarakat adat punya Pelabuhan tanpa meminta izin dari pemilik hak ulayat. Kemudian tidak ada pula izin kepada Yermias Malakabu selaku kepala pemerintah di kelurahan Katimin.

Lima unit kapal tersebut di tambat kan di wilayah adat, Marga Malakabu Maibem selama 2 tahun dari sejak tahun 2021 sampai 2023.

“Jadi kapal – kapal ini di terlantarkan, sehingga makin lama kapal ini sudah menjadi besi tua. Sering pula terjadi ada kecurian barang di dalam kapal, sehingga menimbulkan saling tuduh antara masyarakat, padahal yang mencuri bukan berasal dari warga di Katamin, ” kata Yermias.

Melihat kondisi kapal yang sudah rusak dan hampir tenggelam, lanjut Yermias, pemilik hak ulayat lantas menemui pihaknya untuk minta izin agar kapal tersebut di jual.

“Saat itu, saya tanya kepada pemilik hak ulayat alasannya apa, sehingga ingin menjual kapal tersebut. Pemilik hak ulayat sampaikan pemilik kapal tidak permisi saat meletakkan kapalnya di wilayah adat kami, ” kata Yermias.

Namun dirinya selaku kepala pemerintahan di Kelurahan Katimin tidak lantas mengiyakan begitu saja. Dia pun berusaha menghubungi pihak Perusahaan PT BGP International.

Namun tidak dapat dihubungi, lanjut Yermias, akhirnya dirinya berdasarkan desakan pemilik hak ulayat berdasar pada Undang – Undang tentang Otonomi khusus bagi Papua. Dimana UU Otsus tersebut menjamin hak orang asli Papua di atas tanah mereka.

“Lalu ada Perda Kabupaten Sorong dan Keputusan Bupati Kabupaten Sorong yang semua isi nya ditujukan untuk melindungi hak – hak masyarakat adat di atas tanah adatnya, ” papar Yermias.

Atas desakan pemilik hak ulayat tersebut, sambung Yermias lalu diizinkan oleh pihaknya untuk dijual. Kenapa pihaknya memberi izin, landasannya, PT BGP International tidak minta permisi kepada pemilik hak ulayat yang kapalnya ditambatkan.

“Kami dari kelurahan pun tidak diberitahu, sehingga tidak ada perjanjian. Kemudian kapal — kapal tersebut diletakkan di tempat yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat mencari ikan. Tentu dengan adanya kapal disitu menganggu, ”

Tidak hanya itu saja, sambung dia, limbah minyak solar dan oli dari kapal meluber ke luar , sehingga turut melakukan pencemaran lingkungan. Dan sering pula masyarakat temukan ada buaya yang masuk ke dalam badan kapal, sehingga membahayakan nyawa masyarakat.

Ketika kapal tersebut, kata Yermias, telah dijual kepada PT Migas PBD. Lalu datang lah oknum yang mengaku sebagai pemilik kapal tersebut.

“Jadi kami sudah berupaya untuk bertemu oknum yang mengatakan dokumennya lengkap. Namun ketika kami minta dokumen surat – suratnya tidak pernah ditunjukkan, ” tutur Yermias.

Dirinya telah meminta pula kepada Kapolres Sorong agar bisa menghadirkan pelapor yang menuduh pemilik hak ulayat sebagai pencuri. Dia harus bisa buktikan bahwa dia adalah benar, sebagai pemilik kapal.

“Sakit hati kami, masyarakat pemilik hak ulayat ini adalah pihak Polres tidak sikapi permintaan kami. Permintaan kami simpel saja, Polres hadirkan pelapor yang mengaku punya kapal, lalu dia tunjukkan dokumen kapalnya. Kalau memang benar dia sebagai pemilik kapal, silahkan ambil besi tua anda, tapi bayar kami Rp 5 Miliar, ” kata Yermias.

Kenapa pemilik hak ulayat minta denda 5 Miliar Rupiah, Yermias terangkan sebab pemilik kapal tidak minta izin kepada pemilik hak ulayat saat menambatkan kapalnya di wilayah adat Marga Malakabu Maibem.

“Jadi kami orang Moi seperti itu. Ibarat kau mau titip sesuatu di saya punya rumah, tentukan harus permisi dulu. Tidak asal titip begitu saja tanpa permisi”.

” Jadi kalau dia menuduh kami mencuri, kami katakan bahwa kami Orang Moi tidak pernah pencuri orang punya barang. Di atas tanah ini, kami Orang Moi tidak pernah mencuri, mungkin orang luar yang bisa melakukan itu, tapi kami sama sekali tidak mau mencuri, ” kata Yermias dengan yang sangat menyayangkan tuduhan dari orang yang mengaku sebagai pemilik kapal padahal dia tidak mampu membuktikan dokumen kepemilikannya.

Di tempat yang sama, Simon Soren selaku kuasa hukum dari pemilik hak ulayat dalam menangani persoalan jual beli kapal menekankan agar kepolisian tidak mengkriminalisasi masyarakat pemilik hak ulayat.

Caption : Kapal Eks Milik PT. BGP International yang diterlantarkan di lokasi hak Ulayat Marga Malakabu Maibem. Foto : Istimewa
Caption : Kapal Eks Milik PT. BGP International yang diterlantarkan di lokasi hak Ulayat Marga Malakabu Maibem. Foto : Istimewa

Landasan hukum pemilik hak ulayat ini, Simon katakan sesuai dengan Ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi UU 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Yang mana mengatur tentang perlindungan , proteksi dan pemenuhan hak – hak dasar Orang Asli Papua. Lalu ada Perda Kabupaten Sorong nomor 10 tahun 2017 pasal 6 huruf a sampai h.

“Kami menegaskan bahwa ada upaya – upaya kriminalisasi berdasarkan hukum dan Obstruction of Justice seperti kasus Sambo. Kronologisnya fiktif, alat buktinya fiktif, dan semuanya fiktif, ” kata Simon.

Dalam dokumen yang dimiliki oleh masyarakat adat, pemilik kapal tersebut adalah PT BGP International. “Yang melaporkan pun kami belum tahu siapa yang melaporkan, alat buktinya apa. Kami sama sekali belum tahu. Namun masyarakat sudah diambil keterangannya, bahkan saya sendiri pun sampai dipanggil sebagai saksi, ” ucap Simon.

Simon Soren, Kuasa Hukum Pemilik Hak Ulayat Marga Malakabu Maibem
Simon Soren, Kuasa Hukum Pemilik Hak Ulayat Marga Malakabu Maibem

Simon tegaskan, selaku Advokad dirinya berpayung pada Undang – Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad pada pasal 16 sangat jelas bunyinya. “Seorang Advokad dalam mendampingi kepentingan kliennya tidak bisa dituduh secara perdana dan perdata, ” Simon tegaskan.

Kemudian, lanjut Simon, ada tindakan aparat penegak hukum yang diluar dari KUHP Pidana. Dimana dalam tindakan penyitaan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

“Kami berharap proses penegakan hukum harus berdasarkan fakta hukum, bukan sesuai dengan Undang – Undang, ” tutur Simon sembari menambahkan pihaknya telah pula melaporkan persoalan ini kepada Polda Papua Barat. [EYESF]

 

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *