Stunting di Papua Barat Kurang lebih 26.819 Anak

 

Stunting di Papua Barat Kurang lebih 26.819 Anak
Penanganan dan penurunan kasus stunting menjadi prioritas utama agenda 100 hari kerja Pj Bupati Yan Piet Moso, S.Sos, MM.

Ada beberapa agenda tugas sebagai Pj bupati di sini. Ada 10 program prioritas utama adalah penanganan stunting.
Penanganan stunting dalam rangka menurunkan angka kurang lebih 274 kasus di Kabupaten Sorong. “Ini juga merupakan bagian dari agenda kerjanya sebagai penjabat bupati,” ucap Moso.
Untuk itu, dia berharap kepada semua pihak terkait dalam penanganan stunting, harus kerja baik dan kerja tim. Kalau kerja tim di sini tidak ada pimpinan dan tak ada staf.
“Rapat tidak perlu terlalu formal. Artinya, kita duduk saling diskusi untuk mencari solusi mengambil langkah cepat dan tepat,” tegas Pj dalam sambutannya saat membuka Forum Group Discussion audit stunting di Kabupaten Sorong, yang dilaksanakan Dinas P2KBP3A di hotel ACC, Jumat (9-9/2022).
Dengan di gelarnya FGD tersebut Pj berharap, angka stunting bayi, balita dan anak yang menyebar di sekitar 10 distrik (kecamatan) segera dapat diatasi dengan baik.
“Pimpinan OPD terkait bersama tim pakar dan tim gizi untuk membuat rekomendasi ditujukan kepada Pj bupati tentang apa masalahnya, solusi dan apa yang telah tercapai,”ujarnya.
Lanjut Pj, garda terdepan kesehatan ada di tangan tenaga medis dan paramedik, baik di tingkat kabupaten hingga ke berbagai pelosok kampung yang ada di Kabupaten Sorong.
Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Papua Barat, melalui Sekretaris Yahya Rumbino, S.IP, M.Si, menyatakan angka kasus stunting berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 24,41%.
Untuk angka prevalensi di Papua Barat berada di atas angka nasional, yaitu sebesar 26,2% atau diperkirakan jumlah kasus stunting di Papua Barat kurang lebih 26.819 anak.
Hal ini menjadi tantangan bagi BKKBN untuk dapat menurunkan kasus stunting, yang menjadi salah satu isu utama nasional.
Stunting merupakan gangguan perkembangan dan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek atau panjang usianya yang ditangani oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan. [MPS]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *