Tim Deklarator Desak Usulannya Diakomidir Untuk Sukseskan Kinerja Pj Gubernur PBD

Sorong, PbP – Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mendesak Penjabat Gubernur Papua Barat Daya untuk memasukan beberapa nama yang diusulkan guna menduduki kabinet di Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

Hal itu disampaikan Sekretaris Dewan Adat Masyarakat Papua wilayah Doberay, Apner W. Ijie, Sabtu sore, 18 Maret 2023.

Apner Ijie katakan dua kali sudah Ketua Tim Deklarator Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andi Asmuruf bertemu dan memasukkan nama tersebut. Tujuan Ketua Tim Deklarator tentu saja untuk ikut mengawal dan membantu kinerja Penjabat Gubernur PBD dalam menjalankan amanat yang dibebankan negara di pundaknya.

Sebab pada dasarnya, sambung Apner, Ketua Tim Deklarator paham dengan situasi dan dinamika yang akan dialami oleh Pj Gubernur dalam melaksanakan tugas yang diembankan.

Caption : Sekretaris Dewan Masyarakat Adat Papua Wilayah Doberai, Apner W. ijie bersama dengan Sekretaris Panitia Kongres Masyarakat Adat Papua Wilayah Doberai, AristoteKambu dan perwakilan Dewan masyarakat adat memberi keterang pers di Sekretariat Tim Deklarator PBD, Sabtu (18/3/2023). Foto : PbP/EYE
Caption : Sekretaris Dewan Masyarakat Adat Papua Wilayah Doberai, Apner W. ijie bersama dengan Sekretaris Panitia Kongres Masyarakat Adat Papua Wilayah Doberai, Aristote
Kambu dan perwakilan Dewan masyarakat adat memberi keterang pers di Sekretariat Tim Deklarator PBD, Sabtu (18/3/2023). Foto : PbP/EYE

Namun kenyataan yang ada usulan dari Tim Presidium dan Percepatan saja yang justru diakomodir oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. “Itu yang kami sangat sayangkan. Kami ingin bantu dan berdiri bersama Pj Gubernur,” kata Apner Ijie.

Lebih lanjut Apner mengatakan, provinsi Papua Barat Daya inikan tidak hadir begitu saja. Ada perjuangan yang dilakukan oleh tim deklarator, presidium dan tim percepatan.

” Selaku pemerintah sejatinya bersikap adil dan bijaksana terhadap tiga tim kerja yang telah berjuang melahirkan provinsi PBD,” ujar Abner.

Apner tegaskan tim deklaratorlah yang dari awal menggagas lalu berjuang hingga lahirlah, Provinsi PBD. Seharusnya penjabat gubernur PBD memerhatikan hal itu.

” Ketika penjabat gubernur bersikap adil terhadap tiga tim ini, tentunya menjadi kewajiban kami untuk menjaga situasi keamanan,” terangnya.

Untuk itulah, Sekretaris dewan adat masyarakat Doberay ini berharap, nama-nama yang sudah diserahkan bisa diakomodir oleh penjabat gubernur PBD.

” Kami tidak menekan melainkan berharap, mengingat keputusan sepenuhnya berada di tangan penjabat gubernur PBD,” tegasnya.

Apner menilai, latar belakang penjabat gubernur sangat jelas, pernah menjadi akademisi. Jadi, apa yang pernah diucapkan sebaiknya direalisasikan. ” Dengan waktu satu minggu ke depan, mewakili dewan adat masyarakat Doberay, saya berharap penjabat gubernur PBD mendengar aspirasi kami,” ujarnya.

Di tempat yang sama Sekretaris panitia kongres dewan adat masyarakat Doberay Aristoteles Kambu turut menambahkan. Dia sampaikan pihaknya mendukung kepemimpinan penjabat gubernur PBD.

Aris meminta agar orang nomor satu di PBD tersebut mengakomodir permintaan tim deklarator. Dan mengakomodir putra – putra terbaik dari tujuh suku yang ada di wilayah adat Doberai dalam kabinetnya.

Hal ini perlu dilakukan guna menjaga keseimbangan situasi di Papua Barat Daya. Dia menekankan sikap politik Penjabat Gubernur dalam merespon hak adat Orang Asli Papua.

Dengan demikian Dewan Adat di Wilayah Doberai yang terdiri atas 7 suku akan berdiri dalam satu barisan bersama penjabat gubernur PBD dalam menjalankan tugas dan kewajiban di Pemerintahan Provinsi termuda di Indonesia ini.

” Masyarakat adat Doberay memiliki hak adat atau hak politik melalui MRP, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten melalui jalur pengangkatan atau Otsus, bukan masyarakat adat Papua dari wilayah lain,” tegas Aris.

Kami masyarakat adat dari 7 suku inilah yang memiliki hak. Masyarakat dari wilayah adat lain sebaiknya menghargai hak adat kami.

Adik kandung dari Agustinus Edison Kambu ini menyarankan kepada kelompok-kelompok yang saat ini menguasai konstelasi politik di PBD untuk tidak mengobok-obok hak kami orang Doberay.

” Mari kita bergandengan tangan menjaga keamanan di PBD dan mengawal hingga suksesnya pesta demokrasi yang pertama di provinsi ke 38 ini,” kata Aris.

Provinsi PBD harus menjadi barometer bagi empat provinsi lainnya yang baru di mekar akan di Papua. Provinsi PBD harus bisa menjalankan kinerja dan kebijakan berdasarkan amanat UU Otsus.

Perwakilan sub suku Klabra, Gidion Kilmi turut pula menyikapi dinamika politik yang saat ini berkembang di provinsi Papua Barat Daya. Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana aman, sehingga pelayanan masyarakat di pemerintahan provinsi Papua Barat Daya berjalan baik.

” Semua pihak harus mendukung kebijakan yang di ambil PJ Gubernur Papua Barat Daya. Dengan demikian kebijakan pak Gubernur bisa berjalan baik hari ini dan seterusnya,” ujarnya.

Di sisi lain perwakilan suku besar Imekko Kota dan Kabupaten Sorong, Yulianus Saimar berterima kasih telah dilibatkan di dalam dewan adat masyarakat Doberay.

” Mari bergandengan tangan memajukan provinsi Papua Barat Daya ini,” kata Yulianus.

Sementara, perwakilan dari Moi Klin, Gerson Malak berpandangan, apa yang menjadi instruksi penjabat gubernur harus di dukung semua pihak.

” Kami mengapresiasi, karena suku kami dilibatkan di dalam dewan adat masyarakat Doberay, sehingga kami bisa memperjuangkan hak-hak adat kami,” kata Gerson Malak. [EYE-SF]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *