Tingkatkan PAD, Dewan Dorong Raperdasus NPWP

Manokwari, PbP – Untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, DPR Papua Barat akan merumuskan sebuah rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Syamsudin Seknun,S.Sos.,SH.,MH
Syamsudin Seknun,S.Sos.,SH.,MH

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Syamsudin Seknun, S.Sos.,S.H.,MH dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Rabu (4/3) mengatakan, dana otonomi khusus Papua akan segera berakhir dan akan berpengaruh pada APBD provinsi serta kabupaten/kota.

Sehingga perlu ada simulasi lain tentang pendapatan daerah dari sumber-sumber dana, yang perlu didorong, supaya menambah anggaran dalam menunjang program kerja pembangunan.

Karena itu perlu dibentuk regulasi mengatur tentang semua wajib pajak yang bekerja pada perusahan-perusahan di daerah Papua Barat, harus memiliki kode khusus nomor pokok wajib pajak daerah ini.

Sehingga ketika karyawan perusahan membayar pajak PPH dan PPN yang disetor kepada negara dan akhir tahun negara mengembalikan kepada daerah, maka Provinsi Papua Barat serta daerah penghasil migas akan mendapatkannya.

“Kenapa draf Raperdasus penertiban nomor pokok wajib pajak ini kami dorong, karena satu kasus yang kami temukan di Kabupaten Teluk Bintuni bahwa karyawan LNG Tangguh ber-KTP Kabupaten Teluk Bintuni, namun karena dia direktur melalui perusahan yang berkedudukan di DKI Jakarta, maka setoran pajak PPN dan PPh ke negara, ketika negara kembalikan maka yang dapat itu DKI Jakarta bukan Teluk Bintuni” jelas Syamsudin Seknun.

Lanjut Syamsudin menjelaskan,  hal ini terjadi karena kode nomor pokok wajib pajak perusahan yang merekrut karyawan tersebut di DKI Jakarta, sehingga perlu ditertibkan dengan regulasi.

“Langkah awal yang perlu dilakukan adalah semua perusahan yang ada di LNG Tangguh untuk item-item pekerjaan serta perusahan lainnya di Papua Barat harus diatur dalam Perdasus tentang kode khusus,” tegas dia.

Supaya, lanjut dia, setiap transaksi yang dilakukan karyawan dan perusahan baik pajak gaji serta pendapatan lainnya menggunakan kode khusus daerah Papua Barat atau kabupaten dimana perusahan itu berlokasi.

“Kalau regulasi ini sudah ditetapkan, maka ketika terjadi transfer dari pusat ke daerah terkait pembagian hasil 20 persen dari hasil pajak, presentase bisa naik, maka anggaran ini bisa mendongkrak APBD provinsi maupun kabupaten/ kota di Papua Barat,” ungkapnya sembari berharap agar setiap perusahan yang berkativitas di Provinsi Papua Barat lebih khusus di Kabupaten penghasil migas agar membuka kantor cabang di daerah, sehingga dapat mempermudah koordinasi. [ARS-MJ]

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *