Upaya Praperadilan, Khusnul Fuad Bilang Bukan Perlawanan tapi Hak Selviana Wanma 

“Klien saya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka tetapi di manipulatif soal – olah sudah diperiksa dalam berkas perkara yang lain,” Johnson Panjaitan

 

Sorong, PbP – Lanjutan sidang praperadilan yang dimohonkan oleh Selviana Wanma melawan Kejaksaan Negeri Sorong selaku termohon beragendakan pemeriksaan saksi fakta dan ahli.

Dalam sidang yang digelar, Kamis (19/1/2023), termohon menghadirkan satu saksi fakta dan satu saksi ahli.

Dari keterangan saksi fakta yang merupakan Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Sorong Azhar dalam persidangan, pihan Kejari Sorong menetapkan Selviana Wanma tidak terjadi secara kebetulan, namun telah melalui proses yang panjang.

Sidang Praperadilan yang dimohonkan oleh Selviana Wanma melawan Kejaksaan Negeri Sorong
Sidang Praperadilan yang dimohonkan oleh Selviana Wanma melawan Kejaksaan Negeri Sorong

Acuan pertama tentu saja didasarkan pada telah terkumpulnya dua alat bukti berdasarkan fakta dokumen, sebab Azhar sendiri baru bertugas sebagai Kasubsi Penyidikan tahun pada Juni 2022, sedangkan proses penyidikan telah dilakukan dari tahun 2017 dengan keluarlah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umun.

Kemudian makin kuatlah keyakinan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Besar Tjahjono selaku Direktur PT Fourking Mandiri dan Paulus P. Tambing mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat yang sempat berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Besar Tjahjono kini sudah berstatus terpidana dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sementara Paulus P. Tambing masih dalam proses setelah pihak Kejaksaan menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama.

Dalam kasus itu, dugaan korupsi Proyek Perluasan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Rendah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010 sudah ada dua terpidana atas nama Wilem Pieter Mayor dan Besar Tjahjono.

Khusnul Fuad, Kasi Pidsus Kejari Sorong
Khusnul Fuad, Kasi Pidsus Kejari Sorong

Hal itu makin dikuatkan berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam perimbangan putusan atas terpidana Besar Tjahjono, majelis hakim Pengadilan Tipikor Manokwari berpendapat berdasarkan fakta – fakta persidangan terdakwa Besar Tjahjono tidak memperoleh uang dari hasil Pekerjaaan Perluasan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Rendah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat, maka majelis hakim berpendapat Besar Tjahjono tidak dapat dihukum dan menganti uang tersebut, karena seluruh pembiayaan pekerjaan Perluasan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Rendah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010 diterima atau ditransfer seluruhnya ke nomor rekening transfer seseorang yang bernama Selviana Wanma.

Kemudian dalam pertimbangan lanjutannya majelis hakim menyebutkan oleh karena Besar Tjahjono tidak menerima dan tidak menikmati uang pembayaran tersebut selain apa yang menjadi haknya yakni pembayaran gaji setiap bulan sebagai direktur, maka majelis hakim dalam pertimbangan putusan berpendapat bahwa terdakwa Besar Tjahjono tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti ,meski terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim , lanjut Azhar membacakan bunyi putusan majelis hakim berpendapat bahwa penyidik dalam perkara ini yakni Kejaksaan Negeri Sorong tidak cermat dan tuntas dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan , karena tergambar secara jelas dan nyata kemana aliran dana tersebut.

Bahkan saksi fakta menyebutkan telah sebanyak lima kali mengirimkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Tidak hanya itu, Selviana Wanma pun dikatakan oleh Kasubsi Penyidikan tidak hadir memenuhi panggilan untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara yang sama dengan terdakwa Paulus P. Tambing, hingga akhirnya dalam persidangan keterangan Selviana Wanma sebagai saksi hanya dibacakan.

Sementara pihak pemohon melalui kuasa hukumnya Johnson Panjaitan tampak saling berdebat soal sprindik umum dan khusus. Yang paling menarik tentu saja soal kewenangan konstitusional dalam menentukan kerugian negara. Dimana pemohon terlihat lebih menitikberatkan bahwa satu – satu lembaga yang berhak menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Sedangkan saksi ahli , Prof Dr. Amir Ilyas yang kesehariannya menjabat sebagai Wakil Dekan III Pasca Sarjana Universitas Hasannudin Makassar berpendapat bahwa memang secara konstitusional kewenangan menghitung ada atau tidaknya kerugian negara adalah BPK RI namun lembaga lainpun tetap bisa melakukan perhitungan kerugian negara diantaranya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat , Akuntan Publik dan Instansi lain, nanti majelis hakim lah yang dapat memutuskan.

“Penyidik dapat berkoordinasi dengan BPK-RI, BPKP atau lembaga terkait untuk menghitung kerugian negara, nanti Majelis hakim lah yang akan memutuskan, ” papar Amir Ilyas.

Keterangan saksi ahli ini tentu saja dapat diterima, sebab dalam perkara dugaan korupsi Proyek Peluasan Jaringan Listrik Tegangan Menengah dan Rendah pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010 tersebut mengunakan hasil audit Keuangan negara dari BPKP dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari dapat menerima sebagai alat bukti, sehingga telah membuat dua putusan atas dua terpidana yakni Wellem Pieter Mayor dan Besar Tjahjono.

Usai sidang Khusnul Fuad yang di konfirmasi menegaskan soal kesulitan untuk memeriksa Selviana Wanma, Khusnul Fuad tuturkan bahwa pihaknya dalam menangani tetap mengacu pada proses sesuai SOP.

Dimana kami telah melakukan pemanggilan beberapa kali untuk diperiksa. “Kita berupaya termasuk mengirimkan surat panggilan kepada pemohon pada seluruh alamat tempat tinggal yang kami kantongi, ” urai Fuad.

Pihaknya berdasarkan bukti yang dilampirkan kepada hakim praperadilan telah lima kali melayangkan surat panggilan. “Kami memang layangkan surat panggilan melalui ekspedisi ,namun ada panggilan yang dikembalikan oleh pihak ekspedisi, lalu pemohon sampaikan belum diterima, kami kembali berusaha mengirimkan hingga akhirnya surat kami dapat diterima, ” kata Fuad menerangkan.

Soal bagaimana tanggapan Kejaksaan proses praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sebagai upaya untuk menghambat penyidikan, Khusnul Fuad justru berprasangka baik. Bahwa upaya praperadilan yang dilakukan Selviana Wanma sebagai pemohon merupakan hak dirinya sebagai warga negara yang dijamin oleh undang – undang, dan bukan bentuk perlawanan.

“Kami menilai proses praperadilan ini sebagai upaya atau hak seseorang di mata hukum dan tidak menganggap bahwa ini sebagai wujud perlawanan. Kami justru menganggap praperadilan ini sebagai bentuk kontrol dan upaya untuk menguji.

Dalam arti bila nanti putusan praperadilan menguntungkan kami, maka saat berbicara substansi pokok nanti saat Peradilan Tipikor sudah semakin kuat. Jadi pada intinya kami memandang praperadilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang – Undang, “terang Fuad.

Soal pernyataan pihak kuasa hukum pemohon yang menyebutkan Kejari Sorong dalam prosedur penanganan perkara terhadap Selviana Wanma diduga ada manipulatif, Fuad katakan tidak terlalu mau menanggapinya, sebab pihaknya dalam menangani perkara tetap berpedoman pada SOP.

Ketika dugaan manipulatif yang dimaksudkan bahwa pihak Kejaksaan mengunakan hasil pemeriksaan Selviana Wanma pada tersangka lain, Fuad dengan tegas mengatakan tidak mau menanggapinya sebab sudah masuk ranah pokok perkara bukan praperadilan.

“Kami tidak menilai berdasarkan kata perkata, tetapi melihat secara keseluruhan. Kami menyakini bahwa proses sudah kami lakukan sesuai dengan Standar Penanganan perkara yang menjadi pedoman kami bekerja, ” tutupnya.

Johnson Panjaitan, Kuasa Hukum Selviana Wanma
Johnson Panjaitan, Kuasa Hukum Selviana Wanma

Sementara Johnson Panjaitan selaku kuasa hukum Selviana Wanma agak sedikit kecewa dengan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Kejaksaan.

Menurutnya saksi ahli tidak netral dalam menjelaskan soal duduk perkara yang menjadi objek praperadilan. “Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas ahli. Tadinya saya pikir ahli netral begitu. Ternyata tadi ahli ngaku sendiri bahwa dia memang disiapkan materi soal pokok perkara. Kita mau dia netral sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan, ” ungkap Johnson Panjaitan.

Dia tegaskan pihaknya mengajukan gugatan praperadilan soal prosedur bukan materi. Kemudian mengenai Sprindik umum dan khusus memang tidak diatur dalam KUHAP dan tidak diatur dalam Peraturan Kejaksaan. “Yang dia pakai surat Jampidsus. Surat itukan surat internal. Kemudian yang punya hak konstitusional itu BPK RI untuk mendiclair adanya kerugian negara, ” kata dia.

Johnson katakan pihaknya mengajukan praperadilan ini soal prosedur agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi, hak asasi dan tindakan semena – mena terhadap Selviana Wanma.

“Klien saya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka tetapi di manipulatif soal – olah sudah diperiksa dalam berkas perkara yang lain. Yang sampai sekarang kita tidak bisa lihat buktinya. Yang terjadi ditetapkan dulu sebagai tersangka baru dilakukan pemeriksaan,bahkan disaat mau Natal dan Tahun Baru,” paparnya. [EYESF]

 

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *