Urgensi Program Pemetaan Wilayah Adat Moi

Pemerintah Kabupaten Sorong dibawah kepemimpinan Bupati Johny Kamuru, telah memberikan perhatian serius dalam memproteksi warga suku Moi sebagai suku asli pemilik tanah Maladum. Perhatian tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tahun 2017 yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Perda tersebut seperti cahaya di malam hari yang menjanjikan secerca harapan bagi Ne Moi (orang Moi), untuk menyelamatkan diri dari derap roda pembangunan yang kian mengancam kelestarian tanah leluhur mereka.

Meski sepenuhnya belum terimplementasi, namun dalam perda tersebut sudah tersirat sebagian hak-hak orang Moi yang patut dilindungi, mulai dari manusianya, lembaganya, budayanya hingga kekayaan alamnya.

Bicara tentang Perda nomor 10 tahun 2017 Kabupaten Sorong, ada salah satu poin yang kini ramai diperbincangkan masyarakat Kabupaten Sorong, khususnya yang ada di wilayah Malaumkarta Raya. Poin tersebut yakni berkaitan dengan wilayah adat.

Masyarakat Malaumkarta Raya yang hampir 100 persen adalah orang Moi sangat antusias dan menginginkan agar program pemetaan wilayah adat di wilayah mereka segera dilakukan.

Kepala Kampung Maladufuk, Guru Kalami menyebutkan wilayah Malaumkarta Raya merupakan salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus pemerintah Kabupaten Sorong dalam menggali potensi wisata.

Dengan adanya potensi dan perhatian pemerintah tersebut, tentu sangat tidak menutup kemungkinan kedepan Malaumkarta cepat maju. Akan banyak program pembangunan yang nantinya terjadi disana.

“Malaumkarta Raya ini punya potensi, banyak spot wisata disini dan sudah menjadi perhatian pemerintah. Nah, dengan demikian sudah pasti kedepan Malaumkarta ini akan banyak dimasuki program-program pembangunan, baik dari pemerintah maupun swasta,” ujar Kalami, belum lama ini.

Ia menuturkan, dengan adanya pembangunan yang masuk, tentu akan ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan, termasuk tanah adat.

Oleh karena itu, demi menyelamatkan tanah-tanah adat milik masyarakat, perlu dilakukannya pemetaan tanah adat, sehingga bisa diketahui pasti batas-batas tanah antar marga yang ada.

Hal ini, sebut dia menjadi penting, agar masyarakat bisa mengetahui secara pasti mana hak-hak ulayat yang mereka miliki. Kemudian disisi lain, pemetaan tanah adat juga akan membantu pemerintah dalam menunjang program pembangunan yang ada.

“Tujuan diterbitkannya Perda tentang pengakuan hukum adat masyarakat Moi, yang didalamnya termuat bagian hak ulayat ini menurut kami selain melindungi hak-hak orang Moi atau pemilik ulayat ini, juga sebagai bagian untuk membantu pemerintah dalam melancarkan program pembangunan. Jadi ketika tanah adat sudah jelas pemetaanya, maka pemerintah tidak kesulitan ketika ingin membangun. Begitu juga masyarakat adat, mereka tidak akan kehilangan haknya secara sepihak,” kata Kalami.

Senada dengan Guru Kalami, Kepala Kampung Swatolo Yulius Kalami menyebutkan pihaknya sangat antusias, dan mendukung penuh program pemetaan tanah adat tersebut. Bahkan ia menyebutkan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim untuk nanti bekerja melakukan pemetaan tersebut.

“Sudah ada tim yang dibentuk, tinggal nanti kita action di lapangan. Kami sangat mendukung dan berharap program ini bisa berjalan baik,” ujar Yulius, saat ditemui di Aula Kantor Kampung Malaumkarta, dalam kegiatan reses anggota DPR Papua Barat, Barnike Susana Kalami, Kamis (29/4) lalu.

Meski demikian, ia mengaku tim yang telah dibentuk belum bisa bekerja secara maksimal, karena sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah. Ia berharap agar pemerintah bisa membantu, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pendanaan.

“Kami berharap pemerintah kabupaten Sorong bisa mendukung, agar Malaumkarta Raya ini bisa menjadi pilot project untuk wilayah lain dalam hal pemetaan wilayah adat di Kabupaten Sorong,” harap Yulius.

Sementara, Anggota DPR Papua Barat Jalur Otsus Barnike S. Kalami, yang dimintai tanggapan oleh awak media, mengaku sangat mendukung rencana dan keinginan warga Moi yang ada di Malaumkarta. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Papua Barat, ia mengaku akan meneruskan aspirasi tersebut secara kelembagaan.

Selain itu, ia juga akan mencoba untuk membangun komunikasi dengan pemda Kabupaten Sorong, mengingat Perda tentang perlindungan masyarakat adat Moi merupakan Perda yang dilahirkan Pemda Kabupaten Sorong.

“Yang pasti kami sangat mensuport. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini kami tampung dan kami coba perjuangkan melalui lembaga kami di DPR. Kami berharap program ini bisa segera berjalan karena sangat urgen dalam memberikan perlindungan dan menyelamatkan tanah-tanah adat milik orang Moi yang ada di tanah ini,” ujar Barnike.

Sebagai informasi dalam Perda 10 tahun 2017 Kabupaten Sorong disana disebutkan bahwa masyarakat adat Moi terdiri dari 8 sub suku yakni Moi Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan Maya.

Pada Pasal 10 berisi tentang sebaran wilayah adat menurut sub suku masing-masing yakni wilayah adat Kelim terdapat di daerah Distrik Mega, Klaso, Salemkai, Saingkeduk, Makbon, Klaili, Aimas, Sorong, Mariat, Mayamuk, Klamono, Klasafet dan Sayosa. Kemudian, wilayah adat Sigin tersebar di wilayah Distrik Segun, Sigin dan Salawati.

Selanjutnya, wilayah adat Lemas terdapat di Distrik Seget, wilayah adat Maya di Salawati Selatan dan Salawati Tengah, Abun taa tersebar di Distrik Maudus dan Sunook, sedangkan Abun jii tersebar di Distrik Saingkeduk dan Salkhma tersebar di Distrik Sayosa Timur dan Wemak. Selain itu, Moi Klabra terdapat di Distrik Beraur, Klabot, Bagun, Botain, Hobart, Konhir, Klawak dan Distrik Buk.

Pada pasal 15 disebutkan bahwa hak-hak dasar orang Moi meliputi tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam.

Dimana pada ayat 1 disebutkan masyarakat hukum adat Moi berhak atas tanah-tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun-temurun dan atau diperole melalui mekanisme yang lain.

Kemudian ayat 2 menyebutkan sumber daya alam yang dimaksud yakni baik yang ada di permukaan maupun di dalam tanah.

Serta pasal 3 menyebutkan hak atas tanah, pesisir, pulau dan kekayaan sumber daya alam sebagaimana ayat 1 mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan secara turun-temurun atau dengan cara yang lain. [JOY-MJ]

Please follow and like us:
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *