Anggaran Anjlok, Pengangguran Tinggi: Papua Barat Daya Butuh Terobosan Investasi
Papua Barat Daya, PbP- Senator Papua Barat Daya sekaligus Anggota DPD RI Komite I, Paul Finsen Mayor, menyoroti meningkatnya tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah Papua Barat Daya. Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran di provinsi termuda ini mencapai 6,85 persen, sebuah kondisi yang dinilai menghambat gerak masyarakat dalam mencari pekerjaan. “Ini membuat kita tidak berdaya. Mau ke Sorong, ke sana kemari juga susah. Karena itu kita evaluasi, awasi, dan monitoring supaya perusahaan-perusahaan yang ada bisa kita maksimalkan,” ujarnya dalam kegiatan Coffee Morning di Kantor Dewan Adat Papua, Kota Sorong, Kamis (20/11/2025).
Paul menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi terlalu berharap pada APBN, mengingat postur anggaran yang semakin menurun. Langkah paling realistis adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi. “Izin-izin perusahaan yang bermasalah akan kita bantu supaya investasi bisa jalan, perusahaan bisa jalan, pabrik bisa jalan sehingga ada lapangan pekerjaan untuk anak-anak kita,” katanya. Ia mengajak seluruh elemen untuk duduk bersama memberi saran dan masukan, bukan mengkritisi pihak tertentu.
Ia juga menyoroti kondisi APBD Provinsi Papua Barat Daya yang merosot tajam menjadi hanya 1,08 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 miliar habis untuk belanja pegawai sehingga menyisakan anggaran yang sangat minim untuk sektor lain. “Karena itu kami minta difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Ini hal mendesak,” tegasnya.
Menurut Paul, penurunan anggaran ini terjadi akibat pemotongan dari pemerintah pusat, terutama karena penyerapan anggaran di daerah dinilai sangat rendah. Ia menyebut sejak Papua Barat Daya berdiri, APBD awal mencapai sekitar 1,9 triliun, namun kini turun hampir separuhnya. “Dipangkas hampir 50 persen karena dianggap tidak maksimal menyerap anggaran,” tambahnya.
Ia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan terkait dana APBD induk yang banyak diendapkan di daerah. Bahkan, dalam rapat dengan Kementerian Desa, disampaikan bahwa sebagian dana desa di Papua digunakan tidak semestinya, termasuk untuk menikah lagi dan bermain judi online. Hal ini mendorong pemerintah pusat membentuk Satgas Aman Desa untuk menindak aparat desa yang menyalahgunakan anggaran.
Di sisi lain, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) menegaskan pentingnya peran lembaga kultur tersebut dalam pengawasan investasi. Setiap perjanjian kerjasama investasi antara pemerintah dan investor, menurut MRP, wajib diketahui dan diberikan pertimbangan. “Buat apa perusahaan masuk kalau tidak memberikan dampak kepada masyarakat” tegas salah satu anggota MRP. Mereka menyiapkan regulasi prioritas yang mengutamakan lapangan pekerjaan.
MRP juga menilai kewenangan pemerintah daerah semakin terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran dan aturan fiskal dari pusat. Karena itu, MRP meminta DPD RI menginisiasi pertemuan besar lintas kepala daerah, DPRP, MRP, dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan khusus Papua agar tidak seluruh urusan daerah diintervensi pusat. “Bagaimana membangun orang Papua dengan SDA besar kalau kewenangannya dibatasi” ujar mereka.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Papua Barat Daya, Suroso, menjelaskan bahwa NSPK Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baru saja diterbitkan sehingga belum tersosialisasi secara menyeluruh. Ia menilai IPR merupakan mekanisme paling aman untuk memastikan masyarakat yang melakukan pertambangan memperoleh legalitas penuh atas wilayah kelola mereka.
Terkait regulasi investasi, Suroso menegaskan bahwa Perdasus Investasi masih dalam proses finalisasi. Regulasi ini dipastikan akan mengatur bahwa investasi harus melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki hak asal-usul. “Investasi yang baik itu yang berdampak langsung kepada masyarakat. Perdasus tenaga kerja orang asli Papua juga sangat diperlukan,” jelasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah unsur adat, pemerintah, dan tokoh perempuan, termasuk Dewan Adat Papua, Mama Papua, DPR Otsus Papua Barat Daya, MRP Papua Barat Daya, serta pengusaha OAP. Diskusi berlangsung hangat dan mengerucut pada tiga isu utama yang harus segera ditangani: pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, sebagai langkah konkret dalam menyikapi ketimpangan sosial dan krisis ekonomi 2026 di Papua Barat Daya. [MPS]
