Klik Dawai, Inovasi Baru untuk Perbaikan Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai di Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong, PbP- Reformer Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan VII Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Tahun 2025, Hermin Tangkeallo, SE., MM, memperkenalkan inovasi penting bernama Klik Dawai — Klinik Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai sebagai upaya memperbaiki berbagai persoalan administrasi penggajian yang selama ini masih sering terjadi di Kabupaten Sorong. Inovasi ini lahir dari kondisi nyata di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya ketidaksinkronan data kepegawaian dalam proses pembayaran gaji.

Pada tahap implementasi awal, Hermin memfokuskan rekonsiliasi pada empat OPD yang paling sering mengalami permasalahan, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD John Piet Wanane, dan Distrik Aimas. Pemilihan empat OPD ini didasarkan pada tingginya temuan terkait pegawai yang tidak masuk kerja selama tiga bulan berturut-turut namun tetap menerima gaji, padahal sesuai regulasi ASN, gaji dalam kondisi demikian wajib dihentikan sementara untuk menghindari temuan BPK.

Selain itu, Hermin menyoroti minimnya kesadaran pegawai dalam memperbarui data keluarga, yang berdampak pada pembayaran tunjangan yang tidak lagi sesuai ketentuan. Masih banyak ditemukan anak pegawai yang sudah melewati batas usia tanggungan, telah menikah, atau bekerja, namun belum dilaporkan sehingga tunjangan tetap berjalan. Demikian pula tunjangan suami atau istri yang seharusnya dihentikan saat pasangan meninggal, tetapi belum dilaporkan oleh pegawai yang bersangkutan.

Masalah lain yang juga muncul adalah keterlambatan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Koordinasi antara kasubag kepegawaian dan bendahara gaji yang kurang optimal menyebabkan SK baru keluar setelah melewati TMT yang seharusnya. Akibatnya, BPKAD harus menyusun daftar gaji kekurangan, yang membuat alur kerja menjadi dua kali lebih berat. Hermin berharap Klik Dawai mampu menekan keterlambatan tersebut.

Saat ini Klik Dawai mulai diimplementasikan melalui sosialisasi kepada seluruh bendahara gaji dan kasubag kepegawaian, karena kedua bidang ini memiliki peran vital dalam pembaruan data. Kendala terbesar yang ditemui adalah kelengkapan KP4 atau data keluarga. Banyak pegawai yang bertugas di pelosok baik guru di kampung maupun tenaga kesehatan di distrik belum menerima informasi secara cepat sehingga proses pengumpulan data menjadi terhambat.

Dalam jangka pendek, pengolahan dan rekonsiliasi data masih dilakukan melalui formulir dan Excel yang kemudian diinput ke aplikasi SIM Gaji Taspen. Untuk jangka menengah, Klik Dawai direncanakan terhubung langsung dengan aplikasi tersebut. Dalam jangka panjang, inovasi ini akan terintegrasi penuh dengan data kepegawaian sehingga SK kenaikan pangkat dan SK pensiun otomatis masuk ke sistem penggajian.

Hermin juga mengingatkan pentingnya pengurusan SK pensiun bagi pegawai yang telah memiliki NPP. Banyak ditemukan kasus SK pensiun baru diurus setelah pegawai memasuki masa pensiun, sehingga hak atas satu tingkat pangkat pengabdian hilang. Kondisi ini juga memengaruhi perhitungan gaji terakhir serta hak Taspen karena data yang masuk tidak lagi sesuai dengan ketentuan masa TMT.

Selain itu, terdapat pula kasus di mana OPD tidak melaporkan bahwa pegawainya telah pensiun, sehingga gaji tetap berjalan dan menimbulkan utang yang harus dikembalikan saat SKPP diterbitkan oleh Taspen. Melalui Klik Dawai, rekonsiliasi data gaji dapat dilakukan lebih cepat sehingga kesalahan seperti ini tidak lagi terjadi.

Hermin mengajak seluruh PNS dan P3K di Kabupaten Sorong untuk mendukung program Klik Dawai dengan melengkapi seluruh dokumen yang diminta oleh kasubag kepegawaian maupun bendahara gaji. Ia menegaskan bahwa permintaan berkas bukan untuk kepentingan OPD atau BPKAD, melainkan untuk menghindari kerugian pegawai itu sendiri, terutama saat memasuki masa pensiun.

Tim efektif penyusun Klik Dawai terdiri dari 12 orang yang dipimpin oleh PLh Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Cut Faida,S.Sos dan didampingi mentor Fredrik H. Z Murmana S.Sos.,M.Si Sekretaris BPKAD. Inovasi ini merupakan bagian dari aksi perubahan Hermina sebagai peserta PKP Angkatan VII LAN RI Makassar Tahun 2025.

Plt Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Cut, memberikan apresiasi penuh atas inovasi Hermin. Ia menyebut Klik Dawai sebagai gagasan baru yang relevan dan sangat dibutuhkan karena masih banyak terjadi kesalahan pembayaran gaji, khususnya bagi pegawai yang memasuki masa pensiun. Dengan rekonsiliasi yang lebih baik, proses penggajian dapat berjalan lebih tepat dan tidak menimbulkan beban utang bagi pegawai.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Sorong menambahkan bahwa Klik Dawai sangat bermanfaat dalam penyelarasan pembayaran gaji dengan berbagai pemangku kepentingan seperti BKDD, Bulog, dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya Klik Dawai, tidak ada lagi gaji susulan atau pembayaran ulang karena semua data sudah sinkron sejak awal.

Ia memberikan apresiasi tinggi kepada Hermina dan berharap inovasi ini membawa perubahan besar untuk Kabupaten Sorong. [MPS]