Kabupaten Sorong Masuk 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, Disnakertrans Gelar Survei Potensi Komoditas Unggulan
Aimas, PbP-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sorong menggelar Survei Potensi Komoditas Unggulan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Institut Pertanian Bogor (IPB) Fakultas Ekologi Manusia, bertempat di Aula Bapperlitbang Kabupaten Sorong, Rabu (29/10/2025).
Dalam arahannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Rr. Maksi Karat, mewakili Bupati Kabupaten Sorong, Dr. Johny Kamuru, SH., M.Si, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Sorong sebagai salah satu dari 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Menurutnya, kegiatan survei ini akan menjadi bahan berharga bagi Kementerian Transmigrasi dan Daerah Tertinggal dalam menyusun kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Sorong menyambut baik kegiatan ini karena dapat memberikan masukan penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah transmigrasi,” ujar Maksi Karat saat membacakan sambutan Bupati.
Lebih lanjut, Maksi Karat menjelaskan sejarah awal program transmigrasi di wilayah Sorong. Menurutnya, program transmigrasi pertama kali dimulai pada tahun 1977 di KM 12 Kota Sorong, kemudian berlanjut hingga tahun 1984 di wilayah Aimas dan beberapa distrik lain di Kabupaten Sorong. Seiring waktu, kawasan transmigrasi tersebut berkembang menjadi daerah dengan potensi pertanian dan peternakan yang cukup menjanjikan.
Ia menambahkan, potensi sektor pertanian seperti sayur-mayur, tanaman pangan, dan peternakan perlu terus dikembangkan melalui inovasi dan pendampingan dari pemerintah. Dengan begitu, masyarakat transmigran dapat lebih mandiri secara ekonomi dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong, Marten Nebore, S.Sos., M.Si, menyatakan bahwa hasil dari survei ini akan menjadi dasar penyusunan dokumen strategis daerah yang nantinya disinkronkan dengan program nasional. “Pemerintah Kabupaten Sorong akan menyiapkan dokumen bersama tim yang akan menjadi bagian dari program strategis nasional di kementerian,” ujarnya.
Menurut Marten, kegiatan ini merupakan salah satu langkah konkret dalam mendorong potensi lokal agar diakui secara nasional. Pihaknya juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan data akurat dan dukungan penuh kepada tim survei dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD). Kawasan transmigrasi di Distrik Klamono dan Saigun disebut sebagai lokasi prioritas yang akan dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.
Rapat survei tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong. Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan kementerian untuk memajukan kawasan transmigrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sorong. [MPS]
