Kabsor Butuh Dukungan Pusat untuk Atasi Krisis Guru di Wilayah 3T
Wakil bupati kabupaten sorong, Sutedjo saat menyampaikan pesan kepada Billy Mambrasar, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. [MPS]
Aimas, PbP- Upaya mewujudkan pemerataan guru di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Sorong, kembali menjadi sorotan pemerintah daerah. Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Sutedjo, S.Pd, menyampaikan pesan mendalam kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Pesan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati kepada Billy Mambrasar, Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan itu berlangsung di lingkungan Madrasah MI Al Ikhtiar Al Ma’arif Kabupaten Sorong, Jumat (28/11/2025), bertepatan dengan kegiatan penutupan Program Peningkatan Kompetensi Guru Bidang Digital Creativity & Teaching Mastery pada sekolah penerima bantuan akses internet.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap daerah 3T sangat dibutuhkan. Menurutnya, beberapa wilayah di Kabupaten Sorong masih menghadapi kesenjangan dalam pemerataan tenaga pendidik. Kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas dinilai menjadi faktor yang memperlambat pemerataan kualitas pendidikan.
Sutedjo mengungkapkan bahwa ada banyak kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengirim serta mempertahankan guru di daerah 3T. Berbagai permasalahan sosial dan fasilitas penunjang menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil.
Menurut wakil bupati, masih banyak guru yang tidak betah bertugas di wilayah 3T. “Banyak guru yang tinggal hanya menumpang di rumah warga, kadang diusir, ada rumah guru tapi sering diganggu, ada yang jahil, bahkan beberapa mengalami perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Kondisi ini membuat guru tidak betah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengatasi persoalan tersebut sehingga pemerataan guru dapat terlaksana dengan baik dan kualitas pendidikan di seluruh distrik bisa merata.
Mendengar laporan tersebut, Billy Mambrasar menyimak dengan serius seluruh kendala yang disampaikan Wakil Bupati. Ia menegaskan bahwa aspirasi dan pesan tersebut sangat penting untuk mendorong penguatan kebijakan pendidikan di tanah Papua.
Billy Mambrasar berjanji akan menyampaikan seluruh masukan tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan juga kepada Presiden. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat penyelesaian persoalan pemerataan guru, sehingga akses pendidikan berkualitas dapat dirasakan hingga pelosok Kabupaten Sorong. [MPS]
