BI PBD Dorong Ekonomi Syariah Lewat UMKM, Pariwisata Halal, dan Ponpes Mandiri
Papua Barat Daya, PbP- epala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Setian, menegaskan penguatan ekonomi syariah di PBD harus dimulai dari sektor riil, UMKM, dan pariwisata.
Penegasan itu disampaikan Setian saat membuka kegiatan Torang Muamalah di Kota Sorong, Kamis (2/7/2026).
Setian menilai ekonomi dan keuangan syariah di PBD masih perlu penguatan. Karena itu, BI mendorong pengembangan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM dan pondok pesantren agar menjadi pesantren yang mandiri dan produktif.
“UMKM bisa berinteraksi dengan sektor keuangan, yakni Bank Indonesia. Kami juga mendorong pertumbuhan penerima sertifikat halal untuk UMKM,” ujar Setian.
Lebih lanjut, ia menyebut BI memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kegiatan expo yang diselenggarakan BI, termasuk mendorong kuliner halal agar pelaku usaha dapat ikut serta dalam kegiatan expo tersebut.
Setian juga menyoroti peran wakaf produktif dalam mendorong keuangan syariah. Ia menyatakan pengembangan ekonomi syariah membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, perbankan, pondok pesantren, hingga pelaku UMKM.
Sementara itu, Gubernur PBD yang diwakili Sekretaris Daerah, Dr. Yakop Karet, M.Si., menyatakan pemerintah memberikan dukungan dan komitmen terhadap pengembangan UMKM berbasis ekonomi syariah.
“Melalui sinergi pemangku kepentingan, saya berharap rantai halal melalui rantai pasok produksi dan distribusi produk halal dapat berjalan dengan baik,” kata Sekda.
Kegiatan “Torang Muamalah” dinilai memiliki makna penting dalam pengembangan ekonomi perbankan, khususnya bank syariah, sebagai upaya pengembangan ekonomi masya
