PPI Papua Barat Daya: Kritik Pencalonan Gibran Harus Lihat Kronologi dan Peran Koalisi

Sorong, PbP – Perkumpulan Pemilu Indonesia (PPI) Papua Barat Daya melalui Brampi L. Sagrim menilai polemik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2024 perlu dilihat secara utuh berdasarkan kronologi, proses administrasi, serta peran partai politik pengusung.

Menurut Brampi L. Sagrim, kritik terhadap Gibran tidak seharusnya hanya diarahkan kepada sosok yang dicalonkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keputusan politik Prabowo Subianto bersama pimpinan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ia menilai pencalonan Gibran bukan semata-mata inisiatif pribadi, melainkan melalui proses komunikasi dan keputusan politik yang melibatkan sejumlah elite partai koalisi.

Dalam kronologi yang menjadi dasar argumentasinya, Prabowo pada 19 Oktober 2023 menyatakan membutuhkan figur muda untuk mendampinginya sekaligus menjembatani potensi bonus demografi Indonesia.

Dua hari kemudian, tepatnya 21 Oktober 2023, pimpinan sejumlah partai politik KIM menggelar pertemuan strategis di Kantor DPP Partai Golkar. Pertemuan tersebut melibatkan Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Kaesang Pangarep, dan Ahmad Muzani.

Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menjadi figur yang disepakati untuk mendampingi Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Brampi, para elite politik koalisi justru lebih dahulu meminta kesediaan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Selanjutnya, pada 22 Oktober 2023, Prabowo disebut melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum menghubungi Gibran yang saat itu masih menjabat Wali Kota Surakarta. Gibran dikisahkan belum langsung memberikan jawaban dan menyampaikan, “Saya pikir-pikir dulu, Pak.”

Setelah mempertimbangkan permintaan tersebut, Gibran pada 23 Oktober 2023 menyatakan kesediaannya untuk mendampingi Prabowo. Keputusan itu kemudian ditindaklanjuti oleh partai-partai pengusung melalui proses pendaftaran pasangan calon.

Pada 25 Oktober 2023, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam proses tersebut, pimpinan partai politik pengusung turut hadir menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan.

Brampi berpandangan, proses tersebut menunjukkan bahwa pencalonan Gibran merupakan keputusan politik kolektif. Karena itu, tanggung jawab moral dan politik tidak semestinya hanya diarahkan kepada Gibran, tetapi juga perlu mempertimbangkan peran para pimpinan partai yang mengusulkan dan mendukung pencalonannya.

Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk persyaratan administratif serta proses verifikasi oleh KPU.

Pasal 230 UU Pemilu secara khusus mengatur kewajiban KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon. Sementara itu, Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat pendaftaran 25 Oktober 2023, KPU menyatakan dokumen pendaftaran Prabowo-Gibran telah lengkap. Selanjutnya, KPU melakukan tahapan pemeriksaan dan verifikasi administrasi sebelum menetapkan pasangan calon pada 13 November 2023.

Meski demikian, proses pencalonan Gibran juga pernah menjadi objek persoalan hukum dan etik, terutama berkaitan dengan perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan di lembaga peradilan dan etik penyelenggara pemilu.

Menurut Brampi, keberadaan keputusan dan dokumen resmi lembaga negara harus menjadi bagian penting dalam menilai proses pencalonan. Kritik terhadap Gibran, kata dia, seharusnya disertai penjelasan mengenai peran partai pengusung, KPU, serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

Selain persoalan administrasi dan konstitusional, Brampi juga menyoroti aspek etika politik. Gibran dinilai meninggalkan jabatan Wali Kota Surakarta untuk memenuhi permintaan dan kepercayaan koalisi politik yang mengusungnya dalam kontestasi nasional.

Karena itu, ia mempertanyakan proporsionalitas tanggung jawab para aktor politik yang terlibat dalam proses pencalonan tersebut. Pihak yang mengkritik Gibran, menurutnya, juga perlu mengarahkan perhatian kepada keputusan politik Prabowo dan pimpinan partai koalisi yang mengusulkan dirinya.

Brampi menegaskan, polemik pencalonan Gibran perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum dengan mengedepankan fakta, dokumen resmi, dan mekanisme penyelesaian hukum yang berlaku.

Kepastian hukum, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta proporsionalitas tanggung jawab politik menjadi prinsip penting agar perdebatan publik tidak berkembang menjadi penghakiman sepihak.

Melalui edukasi politik dan hukum berbasis data, PPI Papua Barat Daya berharap masyarakat dapat memahami secara utuh kronologi pencalonan Gibran, pihak-pihak yang mengambil keputusan, serta tanggung jawab masing-masing dalam proses demokrasi Indonesia. [MPS]