SIM SOPIR TRUK DIMINTA JADI JAMINAN SAAT PEMERIKSAAN KIR DI SORONG, ASOSIASI MINTA EVALUASI
Sorong, PbP- Penahanan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap seorang sopir truk oleh petugas Dinas Perhubungan di wilayah Kota Sorong menjadi sorotan. Sopir yang enggan menyebutkan identitasnya kepada awak media mempertanyakan dasar hukum serta batas kewenangan petugas dalam meminta SIM miliknya sebagai jaminan, Kamis (19/11/2026).
Menurut keterangannya, kejadian bermula saat mobil yang dikemudikannya melintas di Jalan Arteri. Ia melihat sejumlah petugas DLLAJL berdiri di jalan, kemudian kendaraannya diberhentikan untuk pemeriksaan. Sopir juga menyebutkan, saat penindakan berlangsung, tidak terlihat petugas kepolisian di lokasi.
Dalam percakapan dengan petugas, sopir mengaku diminta menunjukkan kartu uji KIR kendaraan. Ia kemudian menyampaikan bahwa masa berlaku KIR mobilnya telah habis.
“Kalau begitu SIM saja sebagai jaminan daripada mobil saya tahan,” demikian penuturan sopir mengenai percakapannya dengan petugas. Setelah itu, ia mengaku menyerahkan SIM kepada petugas.
Sopir tersebut mempertanyakan tindakan itu karena menurutnya perlu ada penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan, khususnya terkait permintaan SIM sebagai jaminan dalam pemeriksaan kendaraan.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewenangan penyitaan SIM sebagai barang bukti diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf d, yang menjadi salah satu kewenangan penyidik Kepolisian di bidang lalu lintas. Adapun kewenangan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 262 dengan ruang lingkup sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi persoalan tersebut, James selaku Ketua Asosiasi Sopir Truk Pelabuhan meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong mengevaluasi tindakan petugas serta memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan prosedur yang diterapkan.
James menegaskan, pihaknya tidak menolak penegakan aturan, namun meminta agar setiap tindakan petugas di lapangan dilakukan sesuai batas kewenangan dan tidak merugikan masyarakat.
Ia bahkan menyatakan siap memimpin anggota asosiasi untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi orasi apabila persoalan tersebut tidak mendapat kejelasan.
“Kami punya hak untuk mempertanyakan batas kewenangan. Saya berharap Kepala Dinas Perhubungan segera menertibkan persoalan ini. Jika tidak ada penyelesaian, saya siap memimpin anggota untuk menyampaikan aspirasi,” tegas James.
Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan publik harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Penegakan aturan harus dilakukan sesuai hukum dan kewenangan, bukan menjadi tindakan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas Perhubungan Kota Sorong terkait kronologis pemeriksaan, permintaan SIM sebagai jaminan, serta dasar hukum dan prosedur yang digunakan petugas. Dinas Perhubungan tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi maupun hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan. [MPS]
