Kapolda Papua Barat Daya Pimpin Rapat Pimpinan, Tegaskan Dukungan RKP 2026 dan Swasembada Pangan
Papua Barat Daya,PbP- Kepolisian Daerah Papua Barat Daya menggelar Rapat Pimpinan Polri pada Jumat (20/2) di Aula Mapolda. Kegiatan ini diikuti seluruh pejabat utama, para Kapolres, serta Kapolsek jajaran.
Rapat dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen. Pol. Gatot Haribowo, S.I.K., M.AP. Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program kerja kepolisian di wilayah hukum Papua Barat Daya.
Usai membuka rapat, Kapolda menjelaskan kepada awak media bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Polri yang sebelumnya digelar di Jakarta. Rapat tingkat pusat itu dipimpin oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolda menegaskan, langkah serupa perlu dilakukan di tingkat polda guna memastikan kebijakan dan arahan pimpinan Polri dapat diimplementasikan secara optimal di daerah. Sinkronisasi ini dinilai penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Papua Barat Daya menyatakan kesiapan institusinya untuk mendukung, mengamankan, dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Dukungan tersebut mencakup aspek keamanan, stabilitas, dan pengawalan program prioritas nasional.
Menurut Kapolda, kebijakan pemerintah pusat saat ini memberi perhatian besar pada penguatan ketahanan dan swasembada pangan. Hal ini menjadi salah satu fokus utama di tengah dinamika situasi global dan ketidakpastian geopolitik dunia.
Ia menambahkan, kondisi global menuntut Indonesia untuk memperkuat daya tahan nasional, terutama dalam sektor pangan. Swasembada pangan dipandang sebagai langkah strategis agar negara mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan eksternal.
Sejalan dengan itu, Polri disebut telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program swasembada pangan. Salah satunya melalui optimalisasi program SPPG serta kegiatan penanaman jagung sebagai komoditas pangan yang potensial bagi masyarakat.
Terkait implementasi SPPG, Kapolda mengungkapkan bahwa di Polda Papua Barat Daya program tersebut belum terealisasi. Hal ini disebabkan polda yang masih belum memiliki kantor definitif, sementara di sejumlah polda lain program telah berjalan melalui kerja sama Mabes Polri dan Badan Gizi Nasional.
Kapolda berharap ke depan seluruh kebijakan strategis pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti secara maksimal di daerah. Dengan demikian, Polri di Papua Barat Daya dapat terus berperan aktif dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan nasional. [MPS]
