Ancaman El Nino Mengintai, Papua Barat Daya Perkuat Kalender Tanam dan Ketahanan Pangan
Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Papua Barat Daya, Abner Gasna, S.IP., M.Si
Sorong, PbP – Ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menurunkan curah hujan dan memperpanjang musim kemarau mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat strategi mitigasi untuk menjaga ketersediaan air dan ketahanan pangan. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan ialah menyesuaikan kalender tanam dengan kondisi iklim agar petani tidak mengalami gagal tanam maupun gagal panen.
Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian Papua Barat Daya, Abner Gasna, S.IP., M.Si., mengatakan perubahan pola musim harus diantisipasi sejak dini melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya air, serta pendampingan intensif kepada petani di wilayah terdampak.
“Ancaman El Nino harus menjadi perhatian serius semua pihak karena penurunan curah hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan dapat memengaruhi produktivitas usaha tani, ketersediaan air, dan pasokan pangan masyarakat,” kata Abner kepada media ini saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, wilayah Kabupaten Maybrat, Tambrauw, dan sejumlah daerah lainnya di Papua Barat Daya perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau. Kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas pertanian, terutama apabila petani tetap melakukan penanaman tanpa mempertimbangkan ketersediaan air dan perubahan pola hujan.
Abner menegaskan, pergeseran musim menuntut pemerintah dan petani mengevaluasi kembali kalender tanam yang selama ini menjadi pedoman dalam menentukan waktu pengolahan lahan, penanaman, hingga panen. Jadwal tanam yang sebelumnya direncanakan pada Juli, misalnya, perlu disesuaikan berdasarkan kondisi iklim dan ketersediaan air di lapangan.
“Kalender tanam tidak bisa diterapkan secara kaku ketika terjadi perubahan pola musim. Kita perlu melihat kondisi cuaca, ketersediaan air, dan kesiapan lahan sebelum menentukan waktu tanam agar petani tidak mengambil risiko yang dapat berujung pada kerugian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan kalender tanam harus didukung informasi iklim yang akurat dan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyuluh pertanian, serta kelompok tani. Dengan langkah tersebut, petani dapat menentukan waktu tanam yang lebih tepat, memilih komoditas yang sesuai, dan mengatur kebutuhan air selama proses budidaya.
Selain menyesuaikan jadwal tanam, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air melalui pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan sarana penampungan air, serta penerapan teknik konservasi air sesuai karakteristik lahan. Upaya ini penting untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman ketika curah hujan menurun.
Abner juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian di setiap kabupaten dan kota. Penyuluh perlu turun langsung ke lapangan untuk mendampingi petani, menyampaikan informasi risiko iklim, memberikan rekomendasi teknik budidaya adaptif, serta membantu mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang berpotensi mengancam produksi.
“Petani membutuhkan pendampingan yang nyata, terutama dalam menentukan waktu tanam, mengelola lahan dengan keterbatasan air, dan mengantisipasi gangguan tanaman. Karena itu, penyuluh harus aktif memberikan arahan sesuai kondisi masing-masing wilayah,” jelasnya.
Di sisi lain, Abner mendorong penguatan pangan lokal sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi ancaman perubahan iklim. Komoditas seperti sagu perlu mendapat perhatian karena sesuai dengan karakteristik sejumlah wilayah di Papua. Diversifikasi pangan dinilai dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu jenis komoditas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme penanganan darurat apabila dampak kemarau mulai dirasakan masyarakat dan petani. Langkah tersebut meliputi pelaporan dampak secara cepat, verifikasi jumlah warga dan petani terdampak, serta penyaluran dukungan sarana produksi dan pemulihan usaha tani berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan anggaran pemerintah.
Menurut Abner, ancaman gagal tanam, gagal panen, hingga terganggunya pasokan pangan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, penyuluh, kelompok tani, serta pemangku kepentingan lainnya harus membangun koordinasi agar setiap langkah mitigasi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia berharap seluruh pihak mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dengan mengutamakan ketepatan kalender tanam, pengelolaan air, pendampingan petani, dan pengembangan pangan lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus melindungi masyarakat dari risiko kekurangan pangan.
“Menjaga produksi hari ini, melindungi pangan masa depan,” tegasnya.
Dengan penguatan kalender tanam yang berbasis kondisi iklim dan didukung pengelolaan air secara efektif, Papua Barat Daya diharapkan mampu meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman El Nino serta menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. [MPS]
