Wabup Sorong Dorong Percepatan Eliminasi Malaria, Hasil Skrining Jadi Dasar Intervensi
Kabupaten Sorong, PbP – Wakil Bupati Sorong, H. Sutejo, mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi malaria di Kabupaten Sorong, khususnya di kawasan transmigrasi dan wilayah sekitarnya. Ia menegaskan bahwa penanganan malaria membutuhkan kerja sama pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, serta partisipasi aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wabup Sutejo saat membuka kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka mendukung percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Sorong, Senin (2/11/2026), pukul 09.00 WIT, bertempat di Aula Bapperida Kabupaten Sorong.
Kegiatan tersebut melibatkan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 15 Universitas Brawijaya, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Balai Kekarantinaan Kesehatan Sorong, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala distrik, kepala puskesmas, serta tenaga medis.
Dalam sambutannya, Sutejo menyampaikan apresiasi kepada Tim Ekspedisi Patriot 15 Universitas Brawijaya bersama Kementerian Transmigrasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong atas inisiatif serta kerja sama dalam mendukung pengendalian dan percepatan eliminasi malaria.
Menurutnya, kegiatan FGD tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya penanganan malaria, terlebih setelah tim terkait melaksanakan skrining malaria pada Agustus hingga September 2026 di kawasan transmigrasi dan wilayah sekitarnya.
Skrining tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi malaria sekaligus mengidentifikasi berbagai permasalahan dan faktor risiko penyebaran penyakit di tengah masyarakat.
“Malaria masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dan penanganan secara berkelanjutan. Penyakit ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi produktivitas, aktivitas ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa percepatan eliminasi malaria bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat.
Melalui forum diskusi tersebut, Sutejo berharap seluruh peserta dapat menyampaikan hasil temuan di lapangan secara terbuka, mengidentifikasi kendala dan faktor risiko penyebaran malaria, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang tepat dan terukur.
Ia juga meminta agar hasil skrining yang telah dilaksanakan tidak berhenti sebagai data dan laporan, tetapi dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, penentuan strategi intervensi, serta penguatan program pencegahan dan pengendalian malaria di Kabupaten Sorong.
Selain itu, ia mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat, kesadaran menjaga kebersihan lingkungan, pemberantasan tempat perkembangbiakan nyamuk, pemeriksaan dini, serta pengobatan yang tepat dan berkelanjutan.
Menurutnya, langkah tersebut harus dilaksanakan secara konsisten agar upaya eliminasi malaria dapat berjalan efektif dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Sutejo turut mengharapkan penguatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sorong, Dinas Kesehatan, Kementerian Transmigrasi, Universitas Brawijaya, tenaga kesehatan, pemerintah distrik dan kampung, serta seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan FGD tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen dan kerja bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sorong yang sehat, produktif, dan bebas malaria.
Mengakhiri sambutannya, Sutejo secara resmi membuka kegiatan FGD percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Sorong dengan harapan seluruh rangkaian diskusi menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. [MPS]
