IPSI Papua Barat Daya Tegas Sikapi Dualisme PSHT, Rakor di Aimas Hasilkan Keputusan Penting
Papua Barat Daya, PbP- Rapat koordinasi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Papua Barat Daya digelar di Cafe White House, Jalan Ahmad Dahlan, samping Kampus Unimuda, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Sabtu (25/4/2026) pukul 16.30 WIT. Kegiatan ini membahas tindak lanjut hasil keikutsertaan IPSI Papua Barat Daya dalam Musyawarah Nasional (Munas) PB IPSI ke-XVI tahun 2026 di Jakarta.
Rakor dipimpin langsung oleh Ketua Umum IPSI Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, S.H., M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 25 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus IPSI provinsi, kabupaten, hingga perwakilan perguruan silat.
Dalam sambutannya, Adolof Kambuaya menekankan pentingnya persatuan dan sinergi dalam tubuh IPSI guna mendorong prestasi pencak silat. Ia juga menyampaikan hasil Munas PB IPSI ke-XVI yang dibuka oleh Presiden RI, termasuk agenda strategis seperti pemilihan ketua umum baru, penyempurnaan AD/ART, hingga arah kebijakan pembinaan atlet menuju ajang internasional.
Selain itu, ia menyoroti keputusan penting terkait pengakuan resmi terhadap Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. Keputusan tersebut diambil berdasarkan legalitas hukum yang sah dan bertujuan mengakhiri dualisme kepemimpinan yang telah berlangsung sejak 2017.
Adolof mengajak seluruh anggota, khususnya yang berasal dari kubu lain, untuk menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan melebur menjadi satu demi kemajuan organisasi. Ia menegaskan bahwa IPSI Papua Barat Daya akan tegak lurus mengikuti kebijakan PB IPSI.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi IPSI Papua Barat Daya, Djoko Santoso, dalam kesempatan itu mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan antar pengurus meski berasal dari latar belakang perguruan yang berbeda. Ia juga mempertanyakan langkah tegas organisasi jika masih ada pihak yang tidak bersedia mengikuti keputusan PB IPSI.
Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi, Welly Kurniawan Purba, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak dualisme PSHT yang dinilai menurunkan prestasi atlet. Ia mendorong agar organisasi mengambil langkah tegas guna menjaga fokus pembinaan dan menghindari konflik berkepanjangan.
Dalam rapat tersebut juga dibacakan Surat Keputusan (SK) dari PB IPSI yang menetapkan kepemimpinan sah PSHT. Diskusi yang berlangsung menghasilkan keputusan tegas bahwa IPSI Papua Barat Daya hanya mengakui satu kepemimpinan PSHT, serta akan mencabut keanggotaan pengurus yang tidak bersedia melebur.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari kubu lain, Sariman, menyatakan menerima keputusan organisasi meskipun pihaknya masih menempuh upaya hukum. Ia juga meminta agar segera diterbitkan surat pemberhentian dari kepengurusan IPSI.
Rapat koordinasi ditutup pada pukul 21.00 WIT dalam keadaan aman dan lancar. Hasil rakor ini diharapkan mampu memperkuat soliditas organisasi serta mengakhiri polemik internal, sehingga pembinaan atlet pencak silat di Papua Barat Daya dapat berjalan optimal dan berprestasi. [MPS]
