Dudung Apresiasi Sinergitas TNI-Polri dan Pemda di Papua Barat Daya
Papua Barat Daya, PbP– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan penindakan tegas. Pendekatan kemanusiaan, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat harus menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan keamanan.
Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus langkah penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurut Dudung, penanganan persoalan keamanan di Papua perlu mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Keamanan Merupakan Fondasi Utama Kesejahteraan Masyarakat
Dudung mengatakan, kunjungannya ke Tanah Papua juga bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.
Ia mengapresiasi sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keamanan merupakan fondasi atau prasyarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Situasi yang aman dan kondusif memungkinkan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan perekonomian berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, manfaat keamanan dan pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga hingga ke kampung-kampung dan pelosok daerah.
Keamanan bukan sekadar memastikan situasi tetap kondusif, melainkan juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang, bekerja, memperoleh pelayanan publik, serta meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
Oleh karena itu, upaya pemulihan keamanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Kehadiran negara perlu dirasakan masyarakat melalui perlindungan, pelayanan, komunikasi yang baik, serta program pembangunan yang menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah.
Kapolda Papua Barat Daya Tekankan Kolaborasi, Bukan Jalan Sendiri-Sendiri
Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa upaya menjaga stabilitas keamanan tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan keamanan.
Dukungan tersebut melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menegaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dan tidak terpecah-pecah. Pemerintah daerah dan aparat perlu menyatukan langkah untuk menciptakan situasi yang aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki juga menekankan pentingnya kegiatan bersama yang direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu. Menurutnya, setiap institusi harus saling mendukung, berbagi peran sesuai kewenangan, dan membangun koordinasi yang berkelanjutan.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.
Sinergitas TNI-Polri, Binda, dan Pemda Diperkuat untuk Pemulihan Keamanan
Sinergitas TNI-Polri, Binda, dan pemerintah daerah menjadi salah satu poin penting dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat Daya. Kolaborasi lintas sektor ini diwujudkan melalui koordinasi, penyamaan langkah, serta dukungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing institusi.
Melalui sinergi tersebut, upaya penanganan gangguan keamanan diharapkan dapat berjalan lebih terpadu, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat serta mengedepankan pendekatan persuasif dan kemanusiaan.
Selain menjaga keamanan, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, kehadiran negara tidak hanya dirasakan dalam menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga melalui pelayanan dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil dan membutuhkan perhatian lebih.
Keamanan yang terjaga diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas, mengembangkan usaha, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta menikmati hasil pembangunan secara lebih merata.
Kapolda Tegaskan Profesionalisme dan Kepentingan Masyarakat
Di sisi lain, Hengki menegaskan bahwa personel Polri harus tetap menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Pengabdian aparat negara, menurutnya, harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Polri harus senantiasa dekat dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung terciptanya situasi yang kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.
Paparan Kamtibmas dan Koordinasi Lintas Sektor
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Polda Papua Barat Daya mengedepankan pendekatan soft approach, yakni komunikasi dan upaya persuasif, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.
Rapat tersebut juga diisi dengan paparan Kabinda Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing. Koordinasi turut melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui koordinasi dan sinergitas lintas sektor tersebut, upaya pemulihan keamanan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Keamanan yang kuat harus menjadi pijakan bagi pembangunan yang inklusif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi menjangkau seluruh warga hingga ke tingkat kampung dan lapisan masyarakat paling bawah.
Komitmen bersama ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, dan sejahtera, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. [MPS]
