Meski Dipalang, Pelayanan dan Program Pembangunan di Dinas PU Kabupaten Sorong Tetap Berjalan
Kabupaten Sorong,PbP – Aksi pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat yang mengatasnamakan suku besar Moi sejak Senin (6/7/2026) tidak mengganggu aktivitas pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sorong. Seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan tetap berlangsung seperti biasa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong, Ir. Frans Howay, ST., MT, menegaskan bahwa hingga saat ini aktivitas perkantoran di instansi yang dipimpinnya tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat aksi pemalangan di sejumlah kantor pemerintahan.
“Pasca aksi pemalangan, aktivitas pelayanan tetap berjalan dengan baik, program pembangunan tetap berjalan maupun koordinasi pekerjaan tetap berjalan,” kata Frans Howay kepada media ini.
Menurutnya, jajaran Dinas PU tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan berbagai program pembangunan daerah tidak mengalami hambatan.
Frans menjelaskan bahwa terkait aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat, pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada masyarakat adat dan pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya secara bijaksana.
Aksi pemalangan diketahui dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong yang dinilai bukan berasal dari suku Moi. Aspirasi tersebut disampaikan melalui pemasangan palang di sejumlah kantor pemerintahan.
Tidak hanya Kantor Dinas PU, aksi serupa juga dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Sorong. Bahkan, hampir seluruh kantor dinas serta Kantor DPRD Kabupaten Sorong turut dipalang oleh massa yang terlibat dalam aksi tersebut.
Pemalangan dilakukan dengan menggunakan kayu dan bambu yang diikat menggunakan kain berwarna merah. Selain itu, sejumlah spanduk berisi tuntutan masyarakat adat juga terlihat terpasang di beberapa titik lokasi pemalangan.
Meski demikian, hingga saat ini aktivitas pemerintahan di sejumlah instansi tetap berupaya berjalan normal. Pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan komunikasi yang baik sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan tanpa menghambat jalannya pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Sorong. [MPS]
