Bawaslu Sorong Gelar Bimtek Refleksi, Parpol Diajak Perkuat Demokrasi
Aimas,PbP- Suasana hangat terasa di Hotel ACC Sorong, Sabtu (20/9), saat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kelembagaan dan Refleksi Pengawasan Pemilu serta Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara ini diikuti 45 peserta yang terdiri dari perwakilan partai politik, penyelenggara, dan pemangku kepentingan daerah.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Agustinus Simson Naa, S.T., dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengawal demokrasi. “Kita terus berbenah, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat koordinasi. Tujuannya jelas, agar Bawaslu bisa benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara adil dan akuntabel,” katanya.
Sejumlah tokoh hadir memberi dukungan, di antaranya Satriawati (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya), Hendra Lamansana (Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya), Rengky Duwith, S.Hut. (Ketua KPUD Kabupaten Sorong), dan Edy Siswanto, S.Sos., M.Si. (Kadis Dukcapil Kabupaten Sorong). Kehadiran mereka menambah bobot forum ini, sekaligus memperkuat sinergi antar-lembaga.
Dalam sambutannya, Satriawati menegaskan bahwa kehadiran seluruh peserta, baik dari partai politik maupun elemen lainnya, mencerminkan komitmen bersama memperkuat demokrasi. Ia menambahkan, meski pemilu dan pilkada telah selesai, refleksi tetap perlu dilakukan untuk mengevaluasi pengalaman, termasuk rekomendasi yang pernah dikeluarkan Bawaslu. “Kabupaten Sorong patut berbangga karena sukses menyelenggarakan pemilu. Keberhasilan ini adalah hasil kerja sama semua pihak,” ujarnya.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan adanya kebijakan baru terkait pemilu serentak nasional dan daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, partai politik harus memahami aturan baru tersebut, sementara Bawaslu dituntut lebih sigap mengantisipasi potensi praktik politik uang. “Selain itu, parpol juga perlu serius menyiapkan kader perempuan. Tidak hanya sekadar memenuhi kuota 30 persen, tetapi benar-benar memberi ruang bagi perempuan dalam politik dan kepemimpinan daerah,” tandasnya.
Forum refleksi ini juga menyinggung catatan penting pada pemilu lalu, di mana sempat terjadi rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS. Bawaslu menekankan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Itu pelajaran berharga bagi kita semua, baik penyelenggara maupun pengawas, agar ke depan pelaksanaan pemilu lebih baik dan berintegritas,” ujar Agustinus.
Bawaslu Kabupaten Sorong juga menyampaikan keterbukaan untuk menerima masukan dari berbagai pihak. Menurut Agustinus, kritik dan saran yang masuk akan ditindaklanjuti hingga tingkat atas demi penyempurnaan kinerja pengawasan. “Kami tidak bisa berjalan sendiri, masukan dari semua pihak sangat berarti,” tambahnya.
Kegiatan Bimtek ini berlangsung selama dua hari, mulai 20 hingga 21 September 2025. Peserta akan mendapat materi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya serta melakukan diskusi reflektif terkait pengalaman pengawasan sebelumnya. Diharapkan, forum ini mampu memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten sekaligus meningkatkan pengawasan partisipatif.
Dengan semangat kebersamaan, Bawaslu mengajak seluruh pihak penyelenggara, pengawas, partai politik, hingga masyarakat untuk terus menjaga demokrasi di Kabupaten Sorong. Sinergi ini diharapkan menjadi modal penting menuju pemilu dan pilkada berikutnya yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.[MPS]
