KNMP Insumbrei Supiori Dorong Penguatan Rantai Perikanan dan Akses Pasar Nelayan
Jakarta, PbP- Peninjauan tersebut mencakup Kampung Waryesi, Kampung Duber, dan Kampung Insumbrei yang masuk dalam kawasan KNMP.
Kegiatan itu dilakukan untuk melihat kondisi, perkembangan, serta kebutuhan kawasan secara langsung di lapangan.
Bagi masyarakat pesisir Insumbrei, penguatan fasilitas perikanan menjadi salah satu bagian penting dalam membangun aktivitas ekonomi yang tidak berhenti pada kegiatan menangkap ikan.
Infrastruktur pendukung perlu terhubung dengan proses penyimpanan, distribusi hingga pemasaran hasil laut.
KNMP bukan sekadar pembangunan fisik
Konsep KNMP yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang diarahkan untuk membangun kawasan pesisir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
KKP menjelaskan KNMP menyediakan sarana dan prasarana produksi bagi nelayan, memperkuat kelembagaan lokal, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Fasilitas yang masuk dalam ekosistem tersebut antara lain dermaga, cold storage, pabrik es, balai pelatihan, sentra pengolahan atau pasar ikan, bengkel kapal, SPBN serta fasilitas logistik dan penyimpanan hasil tangkapan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan KNMP Insumbrei dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membentuk ekosistem ekonomi pesisir.
Artinya, manfaat kawasan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan, tetapi juga bagaimana fasilitas tersebut digunakan dan dikelola secara berkelanjutan.
Rantai dingin menjaga kualitas hasil tangkapan
Salah satu tantangan dalam usaha perikanan adalah menjaga mutu hasil tangkapan sejak ikan didaratkan hingga sampai ke konsumen.
Kehadiran fasilitas seperti pabrik es dan cold storage dapat mendukung proses tersebut.
Hasil tangkapan dapat ditangani dan disimpan dengan lebih baik sebelum didistribusikan ke pasar.
Dalam konteks Insumbrei, keberadaan rantai dingin menjadi penting karena kondisi geografis kawasan kepulauan membuat aspek penyimpanan dan distribusi menjadi bagian dari mata rantai ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas produksi.
Namun, manfaat fasilitas tersebut tetap bergantung pada kapasitas, pengelolaan, ketersediaan energi, biaya operasional, serta konektivitas distribusi.
Karena itu, pembangunan fisik perlu berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola.
Akses pasar menjadi mata rantai penting
Produksi perikanan tidak akan memberikan nilai ekonomi optimal apabila hasil tangkapan tidak memiliki jalur pemasaran yang memadai.
KKP pada 2026 telah mendorong perluasan akses pasar produk KNMP melalui pertemuan antara pengelola KNMP, koperasi, UMKM, mitra SPPG, pemasok lokal hingga ritel modern.
Dalam salah satu kegiatan di Bantul, KKP mencatat potensi transaksi sekitar Rp1,84 miliar untuk komoditas udang, nila dan lele.
Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akses pasar.
“Pertemuan tersebut sekaligus fasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha perikanan,” kata Machmud.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengembangan KNMP tidak cukup hanya dengan membangun sarana produksi.
Hubungan dengan pembeli, pemasok, ritel, lembaga pangan maupun kanal pemasaran lainnya juga menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok.
Bagi Insumbrei, akses pasar yang lebih dekat atau terhubung dengan jaringan pasar yang lebih luas berpotensi mengurangi sejumlah hambatan distribusi.
Namun, dampaknya terhadap pendapatan nelayan tetap akan dipengaruhi harga, volume dan kualitas produksi, biaya logistik serta kesinambungan permintaan.
Nilai ekonomi tidak hanya ditentukan jumlah tangkapan
Dalam usaha perikanan, banyaknya hasil tangkapan bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai ekonomi.
Kualitas ikan, penanganan pascapanen, kemampuan penyimpanan, biaya transportasi dan akses terhadap pembeli ikut menentukan nilai yang diterima pelaku usaha.
Karena itu, fasilitas pendaratan ikan, pengesan, cold storage dan sarana logistik dapat menjadi bagian dari rantai nilai yang membantu hasil perikanan dipertahankan kualitasnya sebelum dipasarkan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan penjelasan KKP bahwa pengembangan KNMP tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga keberlanjutan usaha dan penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Direktur Pemberdayaan Usaha KKP Catur Sarwanto menegaskan pentingnya memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi secara produktif.
“Bukan hanya pembangunan sarana, tapi bagaimana memastikan kawasan tersebut produktif, beroperasi secara berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ini juga sangat penting,” tutur Catur.
Peluang usaha baru bagi masyarakat Insumbrei
Ekosistem KNMP juga dapat membuka ruang bagi kegiatan ekonomi di luar aktivitas penangkapan ikan.
Pengolahan hasil laut, penyimpanan, distribusi, perdagangan, jasa logistik hingga usaha pendukung lainnya berpotensi berkembang ketika fasilitas kawasan dapat dimanfaatkan secara optimal.
KKP juga mendorong pengelola KNMP meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan memanfaatkan kanal digital.
Pada April 2026, KKP menggandeng platform e-commerce untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan literasi keuangan pengurus KNMP.
Machmud menyebut akses pasar digital sebagai salah satu faktor yang dapat memperluas jangkauan pemasaran produk perikanan.
“Melalui platform digital, pelaku usaha perikanan memiliki peluang untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Bagi kawasan seperti Insumbrei, pengembangan kanal pemasaran semacam itu dapat menjadi pelengkap pasar fisik.
Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan kesiapan produk, kualitas, kontinuitas pasokan, pengemasan, pencatatan usaha serta kemampuan memenuhi permintaan pembeli.
Tata kelola menentukan keberlanjutan KNMP
Pembangunan infrastruktur menjadi tahap awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas tersebut dapat beroperasi dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
KKP pada 2026 memberikan pembekalan operasionalisasi KNMP kepada pengurus koperasi di sejumlah lokasi.
Materinya mencakup tata kelola sarana dan prasarana, pengembangan usaha, pembiayaan, perizinan, sertifikasi mutu, akses pasar dan pendampingan usaha.
Pendekatan tersebut relevan bagi pengembangan KNMP Insumbrei.
Fasilitas perikanan membutuhkan pengelola yang memiliki kapasitas teknis dan bisnis, sistem pemeliharaan, pembiayaan operasional serta jaringan pasar yang jelas.
Dengan demikian, keberhasilan KNMP tidak semata diukur dari berdirinya fasilitas fisik, tetapi dari sejauh mana fasilitas tersebut dapat digunakan secara produktif oleh masyarakat.
Peninjauan Kampung Insumbrei dalam kunjungan Wakil Panglima TNI pada 16 September 2026 menjadi bagian dari perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan kawasan Supiori.
Ke depan, penguatan sarana perikanan, rantai dingin, distribusi dan akses pasar dapat menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem ekonomi pesisir yang lebih terintegrasi.
Bagi nelayan Insumbrei, rantai tersebut pada akhirnya bermuara pada satu kebutuhan mendasar: hasil laut yang ditangkap dapat dipertahankan kualitasnya, memiliki jalur distribusi yang efisien, dan terserap pasar dengan nilai ekonomi yang layak.[MPS]
