Aspirasi Tidak Berbuah, Konstituen Gelisah
Sorong, PbP- Masyarakat menekankan agar wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPR-PBD) mampu melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya tidak hanya sebagai pelengkap pemerintahan. Penekanan serius itu disampaikan Mugiyanto kepada anggota DPR-PBD, Surung H. Sibarani, saat melaksanakan kegiatan reses pertama tahun anggaran 2026. Terus terang, lanjut Mugiyanto, banyak aspirasi yang telah disampaikan kepada wakil rakyat yang duduk di kursi DPR-PBD, tapi belum ada hasil.
“Sepertinya kita hanya sebatas cerita atau diskusi saja kalau ketemu dengan wakil rakyat. Buktinya, waktu pertemuan lalu saya dengar ada teman aspirasikan bantuan nelayan, pupuk dan proposal bantuan dana hibah untuk organisasi kemasyarakatan, tapi sampai saat ini belum ada hasil,” ungkap Mugiyanto dengan nada kesal. Keluhan senada juga diungkapkan Djasman seraya menambahkan bahwa alasan wakil rakyat maupun pemerintah tentang belum terjawabnya aspirasi terlalu klasik dengan mengatakan bahwa anggaran sangat terbatas sehingga tidak mampu menjawab semua aspirasi masyarakat.
Meski banyak keluh kesah bahkan kritikan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPR-PBD, Surung Sibarani, berjalan dengan penuh dinamika. Konstituen yang mengikuti kegiatan reses juga terlihat antusias, karena diakhir kegiatan seluruh peserta kegiatan menerima buah tangan berupa paket lebaran. “Ya, kami sedikit bersyukur karena tiap kegiatan reses pak dewan selalu menyerahkan bantuan seperti paket sembako. Dan mungkin karna ini sudah mau lebaran, kami menerima bantuan paket lebaran, isinya ada minuman ringan maupun roti kaleng,”tambah Mugiyanto diakhir kegiatan reses yang dilaksanakan di aula PapuabaratPos.
Menanggapi keluhan dan kritikan konstituennya, Surung Sibarani mengakui bahwa memang aspirasi masyarakat yang disampaikan ke wakil rakyat untuk diperjuangkan menjadi program Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya belum ada hasil. Benar, kata Surung Sibarani, aspirasi masyarakat itu belum bisa dijawab karena memang alasan eksekutif anggaran tidak cukup karena dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah terus menurun. “Saya pikir, kami semua yang ada di DPR Papua Barat Daya mengalami hal yang sama. Ya, kita mau bilang apa APBD kita tahun 2026 ini hanya 1 triliun lebih sedikit, hanya untuk belanja operasionalnya 30 persen lebih, tambah lagi transfer ke daerah kota dan kabupaten. Ya, kita harus bersabar, kondisi kemampuan keuangan daerah seperti itu, mau bagaimana lagi,”keluh Surung. (Monang)
