Dinas PUPR Sorong Gelar Penguatan Layanan KKPR, Dibuka oleh PLT Sekda
Aimas, PbP – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sorong menggelar kegiatan Penguatan Layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan tata ruang. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Aimas, belum lama ini. Dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi pemerintah serta pelaku usaha.
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Brahmantyo, S.IP., M.Si. Dalam sambutannya, Adi menegaskan bahwa layanan KKPR memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha. Hal ini terkait dengan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan agar seluruh proses perizinan usaha berjalan lebih cepat, transparan, dan tetap berlandaskan tata ruang yang berkelanjutan,” ujar Adi Brahmantyo saat membuka kegiatan tersebut. Ia menambahkan, sinergi antarinstansi menjadi kunci utama agar layanan KKPR benar-benar mendukung kemudahan berusaha tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong, Ir. Frans Howay, ST., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa penguatan layanan KKPR merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong investasi yang tertata dan ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur pemerintah dapat memahami mekanisme dan regulasi terbaru yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
“Penguatan layanan KKPR ini juga diharapkan dapat menghasilkan materi dan panduan penunjang bagi pemerintah dalam mengelola tata ruang Kabupaten Sorong secara lebih efektif dan terintegrasi,” ungkap Frans Howay. Ia menegaskan, pengelolaan ruang yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN, yang memaparkan sejumlah materi penting, antara lain mekanisme layanan KKPR berbasis RDTR maupun non-RDTR, integrasi sistem layanan dengan OSS (Online Single Submission), serta studi kasus dan simulasi permohonan KKPR. Materi tersebut disajikan secara interaktif agar peserta dapat memahami penerapan teknisnya di lapangan.
Adapun peserta yang hadir terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, instansi vertikal, konsultan perencana, pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Dalam sesi diskusi, peserta juga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan KKPR, termasuk koordinasi antarinstansi dan akses sistem digital.
Menutup kegiatan, PLT Sekda Kabupaten Sorong menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya bimtek ini. “Harapan kita, dengan adanya kegiatan ini, Kabupaten Sorong dapat meningkatkan kualitas pelayanan KKPR, sehingga pembangunan dapat berjalan sejalan dengan tata ruang yang telah ditetapkan,” ujarnya. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. [MPS]
